Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Yudharta, Bamsoet Dorong Mahasiswa Jadi Benteng Penjaga Pancasila

Liputan6.com, Pasuruan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meresmikan Gedung Bhineka Tunggal Ika di Universitas Yudharta, Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, Jawa Timur. Di komplek tersebut, sudah berdiri Aula Pancasila, Gedung NKRI, dan Gedung UUD NRI 1945. Keempat sarana dan prasarana tersebut menjadi tonggak implementasi Empat Pilar MPR RI di kehidupan kampus dan pondok pesantren.

Bersama pengasuh pondok pesantren Ngalah, perwakilan pemuka agama, serta Forkopimda Kabupaten Pasuruan, Bamsoet melepas 17 burung puter putih lambang kemakmuran dan  menandatangani Ikrar Catur Pilar Indonesia. Berisi tiga butir pernyataan. Pertama, Setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, setia menjaga keutuhan NKRI. Ketiga, setia menghargai Bhineka Tunggal Ika.

"Para santri dan mahasiswa adalah generasi milenial yang merupakan generator, sekaligus kreator kemajuan bangsa. Kalianlah agen perubahan yang mampu menggerakkan roda zaman dan memberi warna serta corak kehidupan bangsa. Keberadaan sekitar 18 juta santri yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dimana 5 juta di antaranya adalah santri mukim yang menempati 28.194 pesantren, menjadi aset berharga bangsa Indonesia dalam menggapai Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet dalam peresmian Gedung Bhineka Tunggal Ika sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Yudharta, Pondok Pesantren Ngalah, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (27/8/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menilai di tengah pandemi Covid-19 yang berat ini, bangsa Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan lain yang tak mudah. Diantaranya, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi milenial bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, masih tingginya kesenjangan sosial, penyalahgunaan Narkoba, hingga merebaknya LGBT yang tak sesuai jati diri bangsa.

"Survei LSI Tahun 2018 menemukan dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen, dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3 persen. Kampus dan pondok pesantren harus menjadi garda terdepan dalam membentengi Pancasila sekaligus menyiapkan generasi muda agar siap memegang tongkat estafet kepemimpinan. Tak terjerumus dalam berbagai permasalahan, apalagi sampai mempertentangkan Pancasila," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, negara secara de facto dan de jure sudah mengakui keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ditandai dengan disahkannya UU No.18/2019 tentang Pesantren dalam Rapat Paripurna DPR RI 24 September 2019, beberapa minggu menjelang akhir masa jabatan Bamsoet memimpin DPR RI.

"UU tersebut memberikan tanggungjawab kepada negara untuk memberikan dukungan pendanaan melalui Dana Abadi Pesantren yang diambil dari Dana Abadi Pendidikan, berapa besarannya masih menunggu Peraturan Presiden," ungkap Bamsoet.