Kemenkeu: Pemberian Dana PEN ke BUMN Bukan Asal-Asalan

Pemerintah telah menganggarkan Rp 53,57 triliun untuk penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi korporasi

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 28 Agu 2020, 18:56 WIB
Gedung Kementerian BUMN (dok: Humas KBUMN)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menganggarkan Rp 53,57 triliun untuk penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi korporasi. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan akan tetap selektif dalam menyuntikan modal bagi BUMN. Keputusan itu diklaim telah dipertimbangkan matang-matang.

"Kita selektif, enggak sembarang kasih. Kita beri yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas pemulihan ekonomi. Seperti mempekerjakan orang dan sebagainya. Ini kita kasih juga ke BUMN penyalur kredit," kata Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam sesi teleconference, Jumat (28/8/2020).

Isa lantas mencontohkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK). Menurutnya, bekal tersebut diberikan untuk mendukung penugasan di bidang infrastruktur kepada BUMN karya tersebut.

"HK ini menyelenggarakan Jalan Tol Trans Sumatera. Enggak ada covid saja tol ini secara hitungan finansial enggak masuk, karena covid trafiknya turun. Ini untuk menjaga keuangan HK agar tolnya tetap lanjut. Padahal sisi lainnya namanya pembangunan tol ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membangun ekonomi lokal," ungkapnya.

Sementara bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, pemerintah sebelumnya meyakini dampak pandemi kepada BUMN ini bisa diatasi. Hanya saja melihat peran PNM terhadap permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pemerintah memberikan suntikan modal.

"Kami tahu dia butuh dana lebih besar untuk bisa menambah supply pinjaman ke UMKM sebagaimana kita harapkan agar UMKM enggak mati dan terus survive. Bahkan beberapa yang tadinya (pekerja) formal jadi karyawan, ini terpaksa beralih ke usaha mandiri dan ini perlu kita dukung, makanya kita dukung," jelas Isa.

Selain itu, pemerintah disebutnya juga memberi talangan modal kerja BUMN lain, seperti kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

"Jadi kalau mau support Garuda ini kan maskapai penerbangan nasional (flag carrier). Kita ingin industri penerbangan tidak dimonopoli, ada kompetisi yang sehat sehingga kita merasa perlu membangun BUMN ini di tengah revenue yang anjlok," pungkasnya.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020


Berkat Dana PEN, Penyaluran Kredit Bank BUMN Naik

Ilustrasi pelayanan Bank Rakyat Indonesia.

Dana pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan kepada Bank BUMN atau Himbara, mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Adapun besaran dana ini adalah Rp 30 triliun. Masing-masing untuk BRI dan Mandiri sebesar Rp 10 triliun. Kemudian BNI dan BTN masing-masing Rp 5 triliun.

Dalam hal ini, Himbara diminta untuk melakukan leverage penyaluran sebanyak tiga kali dari dana yang ditempatkan oleh Pemerintah.

“Terasa sekali bahwa di bulan Juli ini rupanya minat untuk kredit baru mulai membaik. Ini dibuktikan dalam beberapa minggu setelah program PMK 70 dengan penempatan dana sebesar Rp 30 triliun, sebulan kemudian para bank ini telah menyalurkan dalam skala yang cukup besar,” ujar Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam Kajian Tengah Tahun INDEF, Selasa (28/7/2020).

Sampai dengan 22 Juli 2020, total realisasi penyaluran dari dana ini telah mencapai Rp Rp 43,5 triliun kepada 518 debitur. Serata 145 persen dari total dana yang ditempatkan Pemerintah.

Adapun rinciannya, paling banyak disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 21,214 triliun untuk 492,734 debitur, Bank Mandiri Rp 14,929 triliun, dengan debitur sebanyak 22.582.

Kemudian Bank Negara Indonesia Rp 6,044 triliun untuk 19.922 debitur, dan Bank BTN sebesar Rp 3,001 untuk 13.502 debitur.

“Ini yang diharapkan terus berjalan sampai nanti di bulan Agustus. Kalau nanti target dari Kemenkeu tercapai, kita tentunya ingin ada tambahan penempatan dana lagi sehingga kita juga punya peluru untuk lebih agresif dalam penyaluran kredit baru dengan skema ini,” kata Kartika.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya