Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan realisasi penggunaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 28 persen. Artinya, dari anggaran Rp 695,2 triliun yang dialokasikan telah digunakan sebanyak Rp 194,95 triliun.
"Progres program PEN ini mencapai 28 persen dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun," kata Febrio dalam diskusi virtual dengan Forum Diskusi Salemba bertema 'APBN Sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional', Jakarta, Sabtu (29/8).
Advertisement
Dia merincikan, realisasi di sektor kesehatan sudah terserap Rp 12,3 triliun dari anggaran Rp 87,55 triliun. Sektor Perlindungan sosial terserap Rp 101, 06 triliun dari anggaran Rp 203,9 triliun. Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda terserap Rp 17,23 triliun dari anggaran Rp 106,11 triliun.
Insentif Usaha terealisasi Rp 17,23 triliun dari anggaran Rp 120,61 triliun. Terakhir sektor untuk mendukung UMKM terealisasi Rp 49,5 triliun dari anggaran Rp 123,46 triliun. Sementara untuk pembiayaan korporasi, Febrio mengatakan pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk mencairkannya.
Febrio menjelaskan sejak sebelum pandemi Covid-19, pemerintah memiliki pola penyerapan anggaran pada kuartal ketiga. Sehingga dia meyakini, anggaran Rp 695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi bisa terserap di akhir tahun.
"Memang dari pola, pemerintah ini di Q3 banyak dibelanjakan, ini diharapkan bisa terjadi realisasi maksimal di Q4," kata Febrio.
Dilihat dari tren penyerapan anggaran, dia menunjukkan pada semester I-2020 dana PEN yang terserap sebanyak Rp 124,62 persen. lalu pada bulan Juli 2020 kembali naik menjadi Rp 147,67 triliun. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan RP 23,05 triliun dalam waktu satu bulan.
Selanjutnya, kembali terjadi penyerapan anggaran sampai pada 26 Agustus 2020 sebesar Rp 47,28 triliun. Sehingga secara keseluruhan selama 2 bulan terjadi penyerapan anggaran sebesar 25,3 persen.
Beberapa upaya percepatan yang dilakukan pemerintah antara lain memperpanjang program sampai dengan Desember 2020. Semisal subsidi listrik PLN untuk pengguna berdaya 450 VA dan sebagian pengguna daya 900 VA dan subsidi bunga kredit KUR sampai akhir bulan Desember.
Pemerintah juga mempercepat proses usulan baru berbagai kluster dan mendesain ulang program agar lebih efektif . Terakhir mempercepat proses birokrasi program.
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Kemenkeu: Pemberian Dana PEN ke BUMN Bukan Asal-Asalan
Pemerintah telah menganggarkan Rp 53,57 triliun untuk penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi korporasi. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan akan tetap selektif dalam menyuntikan modal bagi BUMN. Keputusan itu diklaim telah dipertimbangkan matang-matang.
"Kita selektif, enggak sembarang kasih. Kita beri yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas pemulihan ekonomi. Seperti mempekerjakan orang dan sebagainya. Ini kita kasih juga ke BUMN penyalur kredit," kata Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam sesi teleconference, Jumat (28/8/2020).
Isa lantas mencontohkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK). Menurutnya, bekal tersebut diberikan untuk mendukung penugasan di bidang infrastruktur kepada BUMN karya tersebut.
"HK ini menyelenggarakan Jalan Tol Trans Sumatera. Enggak ada covid saja tol ini secara hitungan finansial enggak masuk, karena covid trafiknya turun. Ini untuk menjaga keuangan HK agar tolnya tetap lanjut. Padahal sisi lainnya namanya pembangunan tol ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membangun ekonomi lokal," ungkapnya.
Sementara bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, pemerintah sebelumnya meyakini dampak pandemi kepada BUMN ini bisa diatasi. Hanya saja melihat peran PNM terhadap permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pemerintah memberikan suntikan modal.
"Kami tahu dia butuh dana lebih besar untuk bisa menambah supply pinjaman ke UMKM sebagaimana kita harapkan agar UMKM enggak mati dan terus survive. Bahkan beberapa yang tadinya (pekerja) formal jadi karyawan, ini terpaksa beralih ke usaha mandiri dan ini perlu kita dukung, makanya kita dukung," jelas Isa.
Selain itu, pemerintah disebutnya juga memberi talangan modal kerja BUMN lain, seperti kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.
"Jadi kalau mau support Garuda ini kan maskapai penerbangan nasional (flag carrier). Kita ingin industri penerbangan tidak dimonopoli, ada kompetisi yang sehat sehingga kita merasa perlu membangun BUMN ini di tengah revenue yang anjlok," pungkasnya.
Advertisement
