Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah merealisasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 194,95 triliun dari total anggaran RP 695,2 triliun. Berdasarkan pemetaan penerima manfaat bantuan program PEN menurut desil pendapatan terbagi menjadi 11 kelompok.
Teranyar pemerintah menyalurkan dana PEN untuk program bantuan tenaga kerja sebesar Rp 37,87 triliun. Program ini merupakan subsidi gaji pegawai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masing-masing sebesar Rp 2,4 juta. Program ini diberikan kepada mereka yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta. Subsidi yang dibagikan diberikan secara bertahap selama 4 bulan kepada 15,7 juta peserta BPJS TK.
Advertisement
Program Kartu Prakerja memiliki anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta penerima manfaat. Program ini diberikan kepada mereka yang belum menjadi korban PHK dan yang belum memiliki pekerjaan. Saat ini pemerintah tengah membuka gelombang keempat dari realisasi program ini.
"Program kartu Prakerja ini bisa lebih baik setelah direvitalisasi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam diskusi virtual dengan Forum Diskusi Salemba bertema 'APBN Sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional', Jakarta, Sabtu (29/8/2020).
Pemerintah mengalokasikan dana Rp 6,9 triliun untuk subsidi listrik PLN. Lewat program ini, pemerintah menggratiskan biaya listrik pengguna daya 450 VA dan memberi diskon 50 persen bagi sebagian pengguna listrik berdaya 900 VA selama 6 bulan dari April-September.
Selanjutnya, program bantuan produktif untuk 9,12 juta usaha kecil dianggarkan Rp 22,01 triliun. Program ini diberikan kepada para pelaku usaha yang belum menerima program kredit. Bantuan ini hanya disalurkan satu kali dengan nilai bantuan Rp 2,4 juta per unit usaha.
Lalu program bantuan ekspansi bantuan sosial tunai. Program ini memiliki anggaran Rp 4,6 triliun dengan penerima manfaat 9 juta orang. Masing-masing penerima manfaat yang bukan peserta PKH mendapatkan bantuan Rp 500 ribu. Bantuan berupa beras juga diberikan kepada 10 juta pemilik PKH. Setiap peserta akan mendapatkan bantuan beras 15 kilogram selama 3 bulan dari Agustus-Oktober 2020.
Kemudian program BLT Dana Desa dengan anggaran Rp 31,2 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 11 juta orang. Masing-masing mendapatkan dana bantuan Rp 600 ribu dari bulan April-Juni dan Rp 300 ribu dari bulan Juli- Oktober.
Pemerintah juga mengalokasikan dana PEN untuk bansos tunai untuk warga Jabodetabek sebesar Rp 3,42 triliun dengan penerima 1,3 juta orang. Sementara Rp 15,2 triliun untuk warga diluar Jabodetabek untuk 9 juta orang. Bantuan disalurkan secara bertahap selama 9 bulan dari April sampai Desember.
Sementara itu, dana bantuan sosial kepada pemilik kartu PKH sebesar Rp 37,4 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Adapun pada program kartu sembako pemerintah anggarkan Rp 43,6 triliun untuk 20 juta penerima manfaat. Khusus program ini diberikan selama 12 bulan yang masing-masing bernilai Rp 200 ribu per bulan.
Febrio mengatakan semua program ini langsung diterima masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya maksimal untuk menolong masyarakat. Sebab, di sisi lain pemerintah harus tetap menjaga defisit anggaran tidak melebar lagi.
"Ini sudah maksimal dalam konteks batasan yang kita punya, defisit kita harus tetap bertengger di minus 6 persen," kata dia mengakhiri.
Anisyah Al Faqir
Merdeka.com
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Tak Punya Rekening Bank BUMN, Masih Bisa Terima Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah meluncurkan program subsidi gaji Rp 2,4 juta kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan pada Kamis, 27 Agustus 2020.
Proses penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan melalui 4 bank milik negara (Himbara), yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Pemberian tahap pertama telah disalurkan kepada sekitar 2,5 juta pekerja. Sejumlah pertanyaan mulai bermunculan dalam proses pencairannya, lantaran banyak pekerja formal yang jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, namun nomor rekeningnya terdaftar di bank non-Himbara.
Lantas, bagaimana nasib tenaga kerja yang tidak memiliki rekening keempat bank tersebut? Apakah mereka tetap bisa menerima subsidi gaji atau tidak?
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak menampik fakta bahwa banyak calon penerima bantuan yang tercatat memiliki rekening dari berbagai bank. Instansi menyatakan subsidi gaji Rp 2,4 juta tetap akan diterima oleh mereka di nomor rekening banknya masing-masing.
Namun, Karo Humas Kemnaker Soes Hindharno menyampaikan, proses pencairannya bakal memakan waktu lebih lama, yakni hingga 5 hari.
"Kalau mereka rekeningnya non-Himbara, mekanisme penyampaiannya tetap sama tapi masuk ke rekening. Jangan-jangan maksimal bisa 5 hari. Itu internal urusan manajemen perbankan," kata dia dalam sebuah pesan suara kepada wartawan, Sabtu (29/8/2020).
"Contohnya, dari BRI di Cililitan disetorkan kepada BRI di Aceh, ini sehari sampai tentunya. Tapi begitu dari Himbara disetorkan ke Maybank di Kalimantan Barat, itu maksimalnya dapat 5 hari. Itu aturan internal perbankan," jelasnya.
Dia juga coba menjawab kegelisahan para calon penerima, yang cemas akibat teman seprofesinya sudah menerima bantuan subsidi gaji, sementara dirinya belum mendapatkan.
"Coba dicek, teman Anda banknya antara BRI, BNI, Mandiri, atau BTN bukan? Adapun yang belum sampai tinggal menunggu saja. Saya punya keyakinan banknya tidak satu manajemen atau non-Himbara. Paling beda 3-4 hari, tunggu saja," imbuhnya.
Advertisement
