Liputan6.com, Surabaya - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, dirinya tidak sedang tarik tambang atau main drama politik dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mengenai Pilwali Surabaya 2020.
"Ada sebagian kecil media yang menggambarkan saya sedang adu tarik tambang dengan Bu Risma. Padahal kami tidak mengenal istilah tarik tambang politik," tutur dia di kantor DPD PDIP Jatim di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (30/8/2020).
"Ada elemen pers yang membuat drama. Kami tidak pernah membuat drama politik, tapi bagaimana membangun peradaban politik untuk bangsa," kata Hasto.
Baca Juga
Advertisement
Kehadiran Hasto ke Jatim, diakui atas perintah Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ada beberapa daerah di Jatim yang menjadi konsentrasinya, termasuk Surabaya.
"Ada daerah menjadi konsentrasi kami, Surabaya menjadi wilayah strategis. Surabaya begitu indah, asri, ikon kota dan banyak penghargaan. Ketika Ibu Ketum benar-benar mempertimbangkan sebaik-baiknya itu murni tanggung jawab partai. Surabaya harus tetap dipimpin yang memiliki jiwa kerakyatan," ujar dia.
Pihaknya tidak menginginkan Surabaya jatuh kepada pemodal besar. Menurut Hasto, kapitalisme menciptakan krisis.
"Dan PDIP benar-benar menunjukkan watak ideologis yang tidak bisa disetir pemodal," ungkapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Sekjen PDIP Hasto Turun Gunung ke Surabaya
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turun gunung mengunjungi kantor DPD PDIP Jatim di Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Minggu (30/8/2020) siang.
Hasto menyampaikan bahwa kedatangannya ini karena ditugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan persiapan-persiapan tahapan Pilkada serentak 2020.
"Saya datang bersama Pak Djarot, Pak Arief untuk melakukan persiapan-persiapan tahapan Pilkada serentak di mana konsoidasi itu hal yang sangat penting," tuturnya
Hasto menuturkan, sebagaimana diketahui Jatim merupakan basis PDIP pada pemilu yang lalu. PDIP dipercaya oleh rakyat memenangkan pemilihan legislatif untuk pertama kalinya, sehingga ketua DPRD dipegang oleh PDI.
"Di sini ada Kota Surabaya dan Pacitan, dua-duanya kami konsolidasikan dan tentu daerah-daerah lain yang menjadi basis seperti Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Kemudian Ngawi, Kediri itu adalah daerah-daerah yang harus dimantapkan kemudian Sumenep," katanya.
Saat dimintai konfirmasi terkait agenda pengumuman rekomendasi untuk Pilwali Surabaya, Hasto menjawab, kemarin Ketua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani sudah menunjukkan, keputusan sudah diambil untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi di Jatim.
"Setelah Mbak Puan menunjukan amplop tersebut. Kami lakukan itu, perintah ketua umum," ucapnya.
Hasto menegaskan, belum ada pengumuman rekomendasi Pilwali Surabaya 2020 karena rekomendasi tersebut tidak sembarangan dan perlu momentum yang tepat.
"Semunya harus melalui protokol kepartaian yang baik. Karena yang kami persiapkan adalah calon-calon pemimpin. Nanti kita tunggu, pendaftaran tanggal empat September," ujar dia.
Advertisement
