Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Bank Dunia atau World Bank (WB) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dinilai lebih mudah pulih setelah dihantam oleh pandemi Covid-19.
"Saya berbicara dengan World Bank via telepon. Mereka justru melihat bahwa Indonesia dengan konsumsi yang besar, jauh lebih mudah recovery dibandingkan dengan negara-negara yang hanya mengandalkan high technology," ujar Luhut seperti dikutip dari Antara, Senin (31/8/2020).
Advertisement
Luhut meyakini Indonesia dapat pulih dengan lebih cepat apabila semua pemangku kepentingan bahu membahu, salah satunya untuk terus mendorong konsumsi domestik. Pertumbuhan Indonesia sendiri mengalami kontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020.
Perlambatan ekonomi tercermin dari sisi pengeluaran di mana konsumsi domestik mengalami kontraksi 5,5 persen, terburuk dalam 20 tahun terakhir. Mengingat sebanyak 58 persen dari PDB Indonesia bergantung pada konsumsi, industri di sektor makanan dan minuman, fesyen, transportasi, komunikasi, dan akomodasi, diharapkan dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan konsumsi doemstik.
"Kita punya kombinasi itu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan," ujar Luhut.
Luhut menegaskan, kunci untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 adalah kekompakan, kerja sama, semangat inovasi, dan menjaga optimisme.
Ia juga menambahkan masyarakat tidak perlu takut secara berlebihan apabila pada kuartal III nanti realisasi pertumbuhan ekonomi kembali negatif.
"Kita berjuang sekuat-kuatnya sehingga bisa nanti kuartal III dekat dnegan nol atau minus nol koma sekian. Tapi kalaupun itu terjadi, itu bukan akhir dari segala-galanya. Tadi malam saya diskusi dengan World Bank, mereka mengapresiasi program-program yang kita lakukan," kata Luhut.
** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
4 Prioritas PBB Saat Tangani Dampak Pandemi Corona COVID-19 di Asia Tenggara
Sebelumnya, Pandemi Virus Corona COVID-19 telah memberi dampak bagi seluruh negara dalam berbagai dampak. Dalam hal ini, wilayah Asia Tenggara menjadi salah satunya.
Pihak PBB menilai bahwa negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia di antaranya, telah bertindak cepat untuk memerangi pandemi dan menghindari dampak terburuknya. Di tambah lagi, kerjasama regional juga telah diperkuat di berbagai sektor.
Asia Tenggara telah melaporkan secara signifikan bahwa angka kasus Virus Corona COVID-19 yang dikonfirmasi dan kematian terkait lebih rendah, berdasarkan basis per kapita, daripada sebagian besar wilayah global lainnya.
Selain itu, pandemi juga telah menyoroti adanya ketidaksetaraan yang mendalam, kekurangan dalam tata kelola dan keharusan untuk jalur pembangunan berkelanjutan.
Maka dari itu, PBB memiliki empat prioritas utama dalam memerangi dampak dari pandemi.
Berikut ini uraiannya, seperti disampaikan dalam dalam acara pengarahan virtual terkait dampak pandemi Corona COVID-19 di wilayah Asia Tenggara yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif PBB Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik, Armida Salsiah Alsjahbana pada Kamis (30/7/2020):
Advertisement
Prioritas Utama PBB
Berikut adalah empat bidang yang dinilai sangat penting untuk pemulihan situasi, yang mengarah ke masa depan yang lebih berkelanjutan, tangguh dan inklusif:
1. Menangani ketimpangan.
PBB menilai bahwa segala tindakan jangka pendek maupun panjang harus memenuhi kebutuhan kelompok rentan: termasuk orang-orang di ekonomi informal, perempuan dan anak perempuan, penyandang cacat, migran dan pengungsi.
2. Menjembatani kesenjangan digital.
Dengan kemajuan di zaman digital, semua orang dan komunitas diharapkan tidak tertinggal atas alasan kesadaran digital, literasi dan akses.
3. Menghijaukan ekonomi.
Negara-negara Asia Tenggara dapat menanamkan keberlanjutan jangka panjang dan inklusivitas dalam paket tanggapan dan pemulihan COVID-19, termasuk meningkatkan investasi dalam ekonomi yang mengutamakan tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan praktik tata pemerintahan yang baik.
Dalam hal ini, PBB mengharapkan sikap saling menghormati dan memenuhi hak asasi manusia yang mendasar serta melindungi ruang sipil.
