Liputan6.com, Jakarta: Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluhkan dinamika politik pascareformasi menyulitkan pemerintah bertindak cepat mengantisipasi dan mengambil tindakan terhadap beragam masalah, termasuk pengeboman di Legian, Kuta, Bali. "Seperti peristiwa di Bali, saya kira Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Kapolri kalau boleh teriak, ya teriak, gemes sekali. Sebetulnya menurut saya pribadi, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di Bali bisa diminimalisir," ujar Presiden, di hadapan para purnawirawan TNI dan Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10) siang.
Sementara, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra sebelum Sidang Kabinet terbatas petang tadi mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversif dan Perpu Nomor II Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor I untuk Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Pelaku Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002. Kedua Perpu tersebut direncanakan ditandatangani Presiden Megawati seusai rapat kabinet. Untuk menghindari kesan represif, kata Yusril, pasal-pasal dalam kedua peraturan itu dirumuskan secara ketat agar tidak ditafsirkan berbeda.
Sebelumnya Yusril mengatakan Perpu Antiterorisme berdasar hukum internasional, bisa berlaku surut dan menjadi dasar untuk menyelidiki Tragedi Bali. Sebab, terorisme dapat dikategorikan sebagai crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan extraordinary crimes (kejahatan luar biasa) [baca: Yusril: Perpu Antiterorisme Bisa Berlaku Surut].
Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi ulang anggaran di semua departemen agar bisa dialokasikan untuk pemulihan kondisi Bali. Hal lain yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian yakni memberikan paket khusus bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Misalnya, dengan tarif khusus untuk akomodasi hotel dan penerbangan. Beberapa negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) juga telah menyampaikan komitmennya membantu program pemulihan perekonomian di Pulau Dewata.
Agar Bali dipandang masih aman, Dorodjatun meminta semua Badan Usaha Milik Negara maupun pihak swasta yang sudah menjadwalkan kegiatannya untuk tidak menunda atau membatalkan rencana tersebut. Wakil Gubernur Bali I Gusti Bagus Alit Putra yang hadir pada rapat itu menyatakan tetap akan menggelar kegiatan yang terjadwal seperti Festival India. Sebelumnya, upacara pembersihan dan penyucian akan dilakukan 15 November mendatang. Pemerintah Daerah Bali juga akan mendirikan monumen di lokasi peledakan untuk dijadikan obyek wisata.(COK/Tim Liputan 6 SCTV)
Sementara, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra sebelum Sidang Kabinet terbatas petang tadi mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversif dan Perpu Nomor II Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor I untuk Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Pelaku Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002. Kedua Perpu tersebut direncanakan ditandatangani Presiden Megawati seusai rapat kabinet. Untuk menghindari kesan represif, kata Yusril, pasal-pasal dalam kedua peraturan itu dirumuskan secara ketat agar tidak ditafsirkan berbeda.
Sebelumnya Yusril mengatakan Perpu Antiterorisme berdasar hukum internasional, bisa berlaku surut dan menjadi dasar untuk menyelidiki Tragedi Bali. Sebab, terorisme dapat dikategorikan sebagai crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan extraordinary crimes (kejahatan luar biasa) [baca: Yusril: Perpu Antiterorisme Bisa Berlaku Surut].
Di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi ulang anggaran di semua departemen agar bisa dialokasikan untuk pemulihan kondisi Bali. Hal lain yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian yakni memberikan paket khusus bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Misalnya, dengan tarif khusus untuk akomodasi hotel dan penerbangan. Beberapa negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) juga telah menyampaikan komitmennya membantu program pemulihan perekonomian di Pulau Dewata.
Agar Bali dipandang masih aman, Dorodjatun meminta semua Badan Usaha Milik Negara maupun pihak swasta yang sudah menjadwalkan kegiatannya untuk tidak menunda atau membatalkan rencana tersebut. Wakil Gubernur Bali I Gusti Bagus Alit Putra yang hadir pada rapat itu menyatakan tetap akan menggelar kegiatan yang terjadwal seperti Festival India. Sebelumnya, upacara pembersihan dan penyucian akan dilakukan 15 November mendatang. Pemerintah Daerah Bali juga akan mendirikan monumen di lokasi peledakan untuk dijadikan obyek wisata.(COK/Tim Liputan 6 SCTV)
