Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan keberadaan buzzer atau pendengung di Indonesia tidak bisa dihindari. Sebab, keberadaan buzzer di media sodial merupakan efek dari negara yang menganut sistem demokrasi.
"Kita menganut demokrasi, pasti ada penguasa dan pasti ada oposisi, masing-masing ada buzzer-nya," kata Donny kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).
Advertisement
Donny mengakui buzzer penguasa memang ditujukkan untuk membela kebijakan pemerintah. Meski begitu, dia menekankan bahwa buzzer yang mendengungkan kebijakan di media sosial bekerja sendiri dan tidak diorganisir oleh pemerintah.
"Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka," jelasnya.
Dia mengklaim pemerintah tidak pernah meminta para buzzer menyampaikan sejumlah kebijakan di media sosial. Menurut dia, wajar apabila ada pihak-pihak yang membela atau mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Jika ada pihak-pihak yang menyerang, membela, itu sesuatu yang alamiah. Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan," tutur Donny.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pakai Jasa Influencer
Disisi lain, dia tak membantah bahwa pemerintah memakai jasa influencer untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Keberadaan para influencer yang memiliki banyak pengikut di media sosial dinilai efektif mensosialisasikan kebijakan pemerintah.
"Misalnya pariwisata, membantu sosialisasikan destinasi wisata. Itu kan positif-positif saja, influencer kan banyak followers, subscriber. Kalau menyampaikan hal positif kan tidak salah, tapi ketika memanipulasi fakta, fitnah, menyebarkan kebencian, itu tidak benar," ujarnya.
"Pemerintah tidak pernah menggunakan influencer untuk menyampaikan hal yang tidak benar," sambung Donny.
Advertisement
