Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan akses adil dan merata atas vaksin COVID-19 melalui skema aliansi manufaktur dunia, termasuk potensi untuk memperoleh bagian dari total 2 miliar vaksin yang akan didistribusikan secara global oleh GAVI, WHO, dan CEPI --kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
"Para diplomat Indonesia bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, terus melakukan komunikasi, baik dengan Jenewa terkaiturusan dengan GAVI-COVAX Facility dan WHO dan dengan Oslo terkait dengan CEPI," kata Retno dalam pengarahan media, Jumat 4 September 2020.
Advertisement
"Dapat saya jelaskan bahwa CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness), GAVI dan WHO adalah tiga institusi utama pelopor COVAX Facility yang dibentuk untuk memastikan akses adil dan merata atas vaksin COVID-19," jelasnya.
Rencananya COVAX akan mendistribusikan vaksin sebesar 2 milyar dosis hingga akhir 2021 ke seluruh negara dunia, lanjut Retno.
"Detail pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian, biaya, besaran vaksin, dan lain hal masih terus dibahas oleh GAVI pada akhir September 2020," tambahnya.
Upaya Akses Melalui CEPI
Sementara itu, Indonesia juga telah melakukan pembicaraan khusus dengan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), yang berencana melakukan uji kelayakan terhadap BUMN Indonesia, PT Bio Farma (Persero) untuk pengembangan vaksin COVID-19.
Uji kelayakan atau due diligence rencananya dilakukan mulai 14 September mendatang, menyusul pembicaraan yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan badan kemitraan publik-swasta yang berbasis di Oslo, Norwegia itu.
"Pokok bahasan dengan CEPI adalah mematangkan kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan Bio Farma dalam bidang memanufaktur vaksin," kata Menlu Retno.
"Kita akan mempersiapkan due diligence (untuk) ini sebaik mungkin sehingga hasilnya akan baik," lanjutnya.
Menurut Retno, Bio Farma telah masuk dalam daftar produsen obat potensial untuk vaksin COVID-19 CEPI, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bekerjasama dengan badan tersebut.
Simak video pilihan berikut:
Menyiapkan Pembiayaan Vaksin
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah telah siap membayar uang muka atau down payment (DP) vaksin Covid-19 sebesar Rp 3,3 triliun.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, pembayaran uang muka tersebut bakal dilakukan pada 2020 ini.
"Dilaporkan terkait vaksin, sudah tersedia dan diharapkan untuk down payment tahun ini Rp 3,3 triliun, dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp 37 triliun untuk prorgam multiyears," paparnya, Jumat (4/9/2020).
Airlangga kemudian menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjinakkan pandemi Covid-19. Dia menyebutkan, angka pemulihan atau recovery rate di Indonesia mencapai 71,7 persen.
"Itu lebih tinggi dari global, dan kasus fatality rate-nya 42 persen," sambung Airlangga.
"Tentu hal-hal yang perlu ditangani adalah 8 daerah utama ini dipertimbangkan untuk dibuatkan progam DID yang beri insentif apabila daerah-daerah itu terkonversi dari daerah kuning jadi hijau. Akan ditindaklanjuti Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkes," tandasnya.
Advertisement
