Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap, Pilkada serentak 2020 bisa menghasilkan kepada daerah yang kepemimpinannya baik. Ia tidak ingin adanya kasus yang menjerat kepala daerah yang baru terpilih, apalagi kasus korupsi. Hal itu ia sampaikan dalam webinar 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal' yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9/2020).
"Semoga Pilkada tahun ini ada konsolidasi demokrasi tingkat lokal. Jangan sampai ada konflik dan silang sengketa yang massif. Semoga menghasilkan kepala daerah yang good governance. Bukan yang enam bulan menjabat, sudah di-OTT KPK," ujar Mahfud diiringi tawa.
Advertisement
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini mengakui bila budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia memang sudah kerap terjadi. Bahkan Mahfud terang-terangan membeberkan soal sistem money politic di Indonesia setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, money politic ini tidak bisa dihindari lagi, baik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat maupun saat dipilih oleh DPRD.
"Kalau pemilihan langsung kepada rakyat, itu money politic-nya eceran. Kalau lewat DPRD itu borongan, kita bayar ke partai selesai," kata Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud berharap praktik money politic Pilkada serentak tahun ini tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, wabah Covid-19 ini bisa mengurangi money politic karena tidak ada kontak langsung antara warga dengan peserta Pilkada.
Selain itu, karena Pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah wabah penyakit yang mematikan, Mahfud harap peserta Pilkada tahun ini bisa bersaing secara sehat dan beradab.
"Semoga tahun ini tidak terlalu kental money politic-nya. Harapannya, ada peningkatan kualitas. Jangan stagnan sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran. Semoga Pilkada kali ini jadi penuh dengan keadaban dan sehat,"
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Protokol Kesehatan dengan Ketat
Mahfud mengatakan, jika pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2020 semakin banyak dan kualitas demokrasi menurun pada Pilkada tahun ini, maka menurut Mahfud, harus ada evaluasi total. Pilkada tahun ini serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Mahfud pun menegaskan bila protokol kesehatan akan dijalankan dengan ketat.
"Di tengah keprihatinan, keterbatasan pandemi Covid-19, kok Pilkada tidak menguntungkan masyarakat di daerah. Malah menimbulkan konflik dan kekisruhan, nilai lokal tergerus dan akibat negatif lainnya, daerah makin jeblok, sudah saatnya Pilkada langsung dievaluasi," pungkasnya.
Reporter: Rifa Yusya Adilah
Sumber: Merdeka
Advertisement
