Liputan6.com, Jakarta - Guna mendukung perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, tidak hanya membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat saja, tetapi juga juga Pemerintah Daerah. Dan salah satunya contoh dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah dengan memberikan sejumlah insentif.
Fasilitas yang diberikan untuk pemilik kendaraan listrik di Ibu Kota, antara lain insentif biaya balik nama, pajak, dan juga bebas ganjil genap. Relaksasi ini sendiri, berlaku untuk kendaraan full listrik, bukan hybrid ataupun plug-in hybrid.
Baca Juga
Advertisement
Dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, hal ini juga sebagai usaha untuk mengendalikan emisi kendaraan di Jakarta.
"Saat ini, di Jakarta juga sedang uji coba bus listrik sebagai angkutan umum, dengan trayek Balai Kota-Blok M. Diharapkan, uji coba ini dapat memberikan hasil yang positif, terkait cara operasional bus listrik, dan kendala-kendalanya serta penanganannya ke depan," jelas Syafrin saat webinar Kesiapan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia, beberapa waktu lalu.
Lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki target, pada 2030 seluruh armada TransJakarta sudah menggunakan bus listrik. Meskipun, di tengah pandemi ini, memang semuanya mengalami gangguan dari segi ekonomi.
"Dalam APBD kami juga melakukan relaksasi target, tidak terkecuali implementasi dari bus listrik ini, menyesuaikan kondisi ekonomi di Jakarta. Tapi, target tersebut tetap ada," jelasnya.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Relaksasi target
Target pengadaan bus listrik ini juga terkena imbas. Misalkan, untuk tahun ini, harusnya sudah ada 100 bus listrik yang beroperasi, tapi harus ditunda karena Covid-19.
"Kita harus relaksasi program ini, kita fokuskan APBD untuk penanganan Covid-19 itu. untuk transportasi, bisa setelah selesai penanganan Covid-19," pungkasnya.
Belajar dari Bus CNG
Sementara itu, program bus listrik Tranjakarta ini, menurut Syafrin jangan sampai mengulang implementasi penerapan bus CNG yang tidak mendapatkan banyak dukungan.
Sehingga akhirnya, saat ini armada TransJakarta banyak yang kembali menggunakan bahan bakar konvensional.
"Ada tiga prinsip yang harus didorong, yang pertama komunikasi dengan baik melaui workshop, kita juga akan mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian. Setelah itu, kita koordinasikan, dan juga kita dorong kolaborasi," paparnya.
Tidak kalah penting juga, dengan penggunaan bus listrik ini, bagaimana jaringan stasiun pengisian listrik umum (SPLU), apakah pihak penyedia listrik ini sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut atau belum.
Advertisement
