Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan bisa menarik investasi untuk pembangunan jalan tol hingga Rp 100 triliun sampai akhir 2020. Pemasukan tersebut dinilai dapat membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah telah mengoleksi dana investasi Rp 53 triliun hingga kuartal III 2020.
Advertisement
"Jangka pendek sampai akhir 2020 ada Rp 100 triliun investasi untuk tol. Untuk kuartal ketiga aja, kita hitung ada Rp 53 triliun," kata Basuki dalam acara Penandatanganan Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Solo-Yogya-New Yogyakarta International Airport di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Diharapkannya, pemasukan tersebut dapat mendorong penciptaan lapangan kerja di tengah pandemi virus corona, hingga membantu program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Menimpali hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai, investasi pembangunan jalan tol mampu mendorong perekonomian di kawasan sekitar.
Dalam hal ini, proyek jalan Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport disebutnya dapat mendongkrak kemajuan di wilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar).
"Karena kuartal III ini bagi kami krusial time. Tadi menteri Basuki mengatakan pada kuartal III ini bisa (menarik investasi tol) Rp 50 triliunan disalurkan ke bawah, dan lebih dari Rp 100 triliun sampai akhir tahun," tuturnya.
"Ini saya kira pencapaian yang baik untuk ekonomi kita ini. Tahun ini kami berharap bisa mungkin minus 0,5 atau plus 0,5 persen untuk pertumbuhannya," ujar Luhut.
Menteri Basuki Minta Pengelola Jalan Tol Berdayakan Usaha Kecil
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mewujudkan pelayanan jalan tol yang optimal untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol.
BUJT diminta tidak sekadar mengupayakan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), namun juga menghadirkan lingkungan jalan tol yang lebih baik lewat pengelolaan jalan tol berkelanjutan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar dalam peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol. BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
"Kami menyakini dengan lingkungan jalan tol yang lebih baik akan berkontribusi terhadap kenyamanan dan keselamatan dalam mengemudi di jalan tol, khususnya tidak hanya jalannya tetapi juga rest areanya," kata Menteri Basuki, Rabu (9/9/2020).
Hal senada turut diungkapkan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman. Dia mengatakan, pembangunan jalan tol musti berdampak pada masyarakat dan ekonomi kerakyatan. "Yang tidak kalah penting, lewat jalan tol kita harus nyaman," ungkapnya.
Menurut Sudirman, pengelolaan tol berkelanjutan salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan rest area atau Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Kualitas layanan TIP disebutnya harus memenuhi aspek kenyamanan, kerapihan/kualitas lingkungan, dan kelengkapan fasilitas.
Rest area tol juga didorong untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah lokal.
"TIP yang dibangun harus banyak menangkap usaha-usaha kecil masyarakat di sekitar daerah itu sendiri. Karena itu bapak Presiden (Jokowi) telah menginstruksikan agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 70 persen harus mengisi TIP," jelasnya.
Sementara Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro memberikan pernyataan bahwa jalan tol dibangun tidak hanya untuk kelancaran mobilitas dan kepentingan bisnis-bisnis besar, pemodal besar, dan elite. "Tetapi juga memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar," terangnya.
Advertisement
