Liputan6.com, Jakarta - Hingga saat ini data orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 203.342 orang. Indonesia pun masuk dalam daftar negara yang grafik kenaikannya paling tinggi saat ini. Bahkan, 59 negara sudah melarang warga negara Indonesia masuk ke wilayahnya.
Di saat yang sama, melihat realitas di lapangan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke KPU dengan membawa ratusan atau ribuan orang tanpa menjalankan protokol kesehatan, Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait, menilai bahwa lebih baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditunda. Apalagi saat ini juga suda ada 59 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif.
Advertisement
"Klausul menunda Pilkada juga kan ada dalam UU. Jadi secara legal ada ruang dan basis-nya. Sekarang tinggal keberanian politik menunda Pilkada untuk kepentingan bangsa dan negara, demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia," kata Ara, demikian ia disapa, saat dihubungi beberapa saat lalu.
Saat ditanya terkait dengan anggaran Pilkada, Maruarar mengatakan akan lebih baik bila anggaran Pilkada tersebut dialokasikan untuk penangangan kesehatan rakyat saja. Hal ini lebih mendesak dalam kondisi krisis dan darurat saat ini.
"Ini situasi sangat darurat. Keselamatan dan kesehatan rakyat harus diutamakan. Misalnya untuk membeli masker, untuk membuat ventitalor, untuk meningkatakan jumlah kapasitas rawat inap, ICU dan lain-lain. Utamakan kesehatan rakyat," tegas Ara.
Saat ditanya bagaimana sikap Jokowi, Maruarar mengatakan bahwa Jokowi sangat mendengarkan aspirasi rakyat, termasuk aspirasi dari kalangan akademisi, tokoh agama dan masyarakat, komunitas civil society, media, buruh, pengusaha, aktivis dan lain-lain.
"Pak Jokowi kan memang berasal dari rakyat. Pasti sangat memahami rakyat dan sangat mengutamakan kepentingan serta keselamatan rakyat. Melihat realitas di lapangan juga, saya yakin Pak Jokowi mempertimbangkan dengan matang untuk menunda pelaksanaan Pilkada," kata Ara.
Maruarar mengakui, memang kondisi saat ini dalam posisi yang dilematis. Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi di daerah sangat penting, dan semuanya sudah terpenuhi baik dari sisi DPR, pemerintah maupun KPU. Namun keselamatan jiwa rakyat Indonesia juga tak kalah penting bahkan menjadi amanat Konstitusi untuk melindungi segenap Rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Saya yakin rakyat akan mengapresiasi keputusan Pak Jokowi untuk menunda Pilkada. Jangan menunggu korban terus berjatuhan. Saya yakin Pak Jokowi akan sangat mempertimbangkan keadaan masyarakat terkini dan dengan visi jauh ke depan," jelas Ara.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Maju Kena Mundur Kena
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pilkada di era pandemi Covid-19 yang masih meninggi sungguh beresiko tinggi. Itulah keputusan politik yang dilematis. Pemerintah dan penyelenggara Pilkada tentu memiliki dasar perundang-undangan dan pertimbangan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan politik.
Tetapi ancaman wabah corona pun tetap harus menjadi perhatian dan pertimbangan penting dan utama. Wabah ini tidak dapat diajak bernegosiasi dan kompromi seperti dunia politik. Era kenormalan baru malah dapat menjadi ruang terbuka bagi sang virus untuk melakukan proses penularan.
"Ibarat buah simalakama, maju kena mundur kena. Inilah situasi politik pilkada dan pandemi yang saling berkorelasi. Kita berada di dua dunia yang darurat ini, yang wajib seksama tingkat tinggi dalam menyikapinya," ujar Haedar dalam keterangan melalui media sosialnya.
Advertisement
