Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan di Papua jangan sampai meminggirkan peran orang asli Papua. Poin itu yang menjadi fokus Jimmy Demianus Ijie, anggota Komisi V DPR RI, dalam tiap pembahasan soal pembangunan infrastruktur di Papua.
Jimmy mengatakan, pembangunan infrastruktur di Papua Barat perlu dipercepat dengan tidak menerapkan persyaratan yang sulit. "Jangan berbelit-belit," katanya, kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).
Advertisement
Pembangunan di Papua, menurutnya, harus dipercepat karena ada tanggungjawab ideologis meyakinkan orang-orang yang berseberangan secara ideologi, bahwa negara telah hadir.
"Pembangunan ini bisa menjadi bukti, bahwa ini loh negara hadir, dengan ada pembangunan ini dan pembangunan itu. Jadi jangan karena alasan-alasan teknis menjadi diperlambat," katanya.
Politisi PDIP Perjuangan ini mewanti-wanti, pembangunan di Papua jangan sampai meminggirkan peran orang asli Papua, terutama terkait proses tender. Mengingat selama ini, katanya, pemenang tender pembangunan di Papua Barat kebanyakan mereka yang tidak tinggal di Papua.
"Saya tahu pemenang tender di Papua Barat kebanyakan dari luar Papua. Bahkan mereka juga tidak punya kantor di Papua. Enak sekali, pajaknya dibayar di luar Papua, sedangkan Papua hanya menjadi tempat mencari duit saja," katanya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Perkuat Persatuan
Kondisi terpinggirkannya orang Papua dalam pembangunan itu sangat disayangkan, karena menurut Jimmy, pembangunan infrastruktur bertujuan memperkuat persatuan, khususnya untuk Papua.
"Kita tidak peduli, yang penting Papua harus tetap menjadi bagian dari NKRI, melalui pembangunan infrastruktur yang nyata. Maka mari kita bangun Papua dengan infrastruktur yang baik, yang penting jangan jadikan Papua sebagai tujuan rente," katanya.
Dalam proses pembangunan infrastruktur di Papua, Jimmy juga meminta untuk menghormati hak milik Ulayat atau masyarakat adat. Ia berharap kejadian konflik antara masyarakat adat dengan aparat tidak terjadi lagi, seperti dalam pengerjaan infrastruktur di Nduga, bahkan sampai menjadi isu HAM internasional.
"Saya yakin tidak akan ada penghalangan dari masyarakat adat kalau kontraktor datang secara bermartabat," pungkasnya.
Advertisement
