Liputan6.com, Garut - Ratusan orang perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar deklarasi Pilkada damai di tengah pandemi Covid-19.
Dalam kegiatan yang dikemas melalui seminar kebangsaan tersebut, sekitar 100 ormas lebih di Kota Santri, menyatakan tekadnya menjaga dan melaksanakan seluruh tahap Pilkada, dengan tetap mengikuti prosedur protokoler kesehatan.
Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Zam-zam Jamaludin mengatakan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, menjadi persoalan serius yang dihadapi seluruh konsestan.
“Kami ingin jadikan pilkada sebagai wisata politik dan pesta demokrasi rakyat,” ujarnya, Jumat (11/9/2020).
Sebagai pesta demokrasi masyarakat, dibutuhkan kesadaran semua pihak termasuk ormas, agar pelaksaan Pilkada kali ini, tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid 19.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, sebagai perwakilan suara masyarakat, kehadiran ormas diharapkan mampu menghasilkan Pilkada damai yang bisa dinikmati seluruh lapisan.
“Kita tidak berharap pesta tidak berujung duka apalagi saat ini ada Covid-19,” katanya.
Menurutnya, akibat pendemi pelaksanaan tahap pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, selain pembatasan jumlah peserta kampanye, diwajibkan memperhatikan protokoler kesehatan.
“Hikmah covid 19 kampanye pilkada bisa lebih berkualitas secara kuantitas bukan berkualitas dari jumlahnya,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zein, mengapresiasi kehadiran perwakilan ormas dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, ormas merupakan mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan, termasuk pelaksanaan Pilkada.
“Semoga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman, damai tertib dengan pedoman covid-19,” pinta dia.
Ketua Bawaslu Tasikmalaya Dodi Juanda meminta ormas turut serta mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran selama masa tahapan Pilkada berlangsung.
“Paling seksi DPT dan money politik, hati hati dengan pelanggaran ini bisa menggugurkan calon bupati,” Dodi mengingatkan.
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Pemetaan Konflik
Untuk menghindari terjadinya potensi konflik, Kepolisian Resor Tasikmalaya telah melakukan pemetaan di 33 lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di beberapa kecamatan.
“Ada kategori TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan,” kata Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seni.
Untuk kategori kurang rawan, memiliki jarak yang berdekatan markas kepolisian, yang cenderung dihuni masyarakat yang terbilang kondusif. “Biasanya kelompok masyarakatnya tidak terpengaruh (isu),” ujarnya.
Kedua, kategori rawan konflik dengan jarak tempuh dua jam dari markas kepolisian terdekat.
“Kategori ini biasanya pernah terjadi konflik, gangguan keamanan sedang, parpol bersebrangan dengan pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, kategori sangat rawan yang memiliki jarak tempuh dari markas kepolisian sekitar tiga jam, atau daerah dengan ketegori sulit ditempuh kendaraan roda empat, roda dua atau mesti jalan kaki.
“Masyarakatnya cenderung anarkis tidak percaya kebijakan pemerintah, ada upaya menggagalkan pemilihan,” katanya.
Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Atam Rustam, sebagai perwakilan ormas menilai, upaya deklarasi bersama Pilkada damai, harus didukung semua pihak agar menghasilkan pilkada berkualitas.
"Silakan memilih pilihannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, agar pemimpin yang terpilih ini bisa membawa kemajuan bagi Kabupaten Tasikmalaya,” kata Atam.
Advertisement
