Liputan6.com, Jakarta Ketua Bidang Kesehatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Edi Prasetyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius memberlakukan PSBB kembali dan tidak mengulangi kesalahan PSBB yang lalu.
"Jakarta terpaksa kembali menerapkan PSBB karena kegagalan Pemprov sendiri menerapkan aturan PSBB secara konsisten. Salah satunya terlihat dari diizinkannya kerumunan untuk kegiatan demo, orasi dan deklarasi, serta dihapusnya ganjil-genap, yang membuat klaster angkutan umum. Yang salah ya pemprov sendiri," ujarnya, Sabtu (12/8/2020).
Advertisement
Edi menegaskan bahwa PSBB kali ini harus dilaksanakan sampai tuntas, tidak setengah-setengah. "Jangan plin-plan, jangan sebelum terasa manfaatnya sudah direlaksasi, nanti diberlakukan lagi tiba-tiba. Rakyat bingung, tenaga kesehatan juga bingung dan justru membahayakan," ucapnya.
Selain itu, Edi juga menilai lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah di Jabodetabek juga penyebab gagalnya penanganan pandemi Covid-19.
"Jakarta itu secara fungsional tidak bisa dipisahkan dari Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu Pemprov DKI harusnya lebih proaktif konsultasi ke mereka, seperti di zaman Gubernur sebelumnya. Seharusnya rencana Pemprov DKI yang berdampak kepada wilayah penyangga dikoordinasikan terlebih dahulu," sambung Edi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jangan Sampai Anggaran Terbuang
PKPI juga menyoroti besarnya anggaran pemerintah yang diperlukan untuk penanganan pandemi. Dengan anggaran yang besar ia meminta Pemprov serius dalam membantu warga.
"Jangan sampai uang tersebut kembali terbuang percuma. Belum lagi beban ekonomi rakyat," tandasnya.
Advertisement
