Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk di masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di wilayahnya, hanya 25% saja.
Menurut Anies hal ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait dengan pengaturan kerja ASN di zona Covid-19.
Advertisement
"Maka diperolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta, dua pekan ke depan akan beroperasi status mengizinkan ASN sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB," kata Anies dalam konferensi persnya, Minggu (13/9/2020).
Dia meminta para pemimpin ASN, bisa melakukan penyesuaian pelayanan publik mendasar yang memang tidak bisa jika pegawainya hanya masuk 25%.
"Misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum, dan sektor-sektor lainnya," jelas Anies.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Diberlakukan
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat mulai berlaku di DKI Jakarta, besok, Senin 14 September 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan PSBB ketat ini diberlakukan karena angka kasus Covid-19 di Ibu Kota mulai mengkhawatirkan. Okupansi ruang isolasi sejumlah rumah sakit rujukan sudah di atas 60 persen, bahkan ada yang penuh.
"Kita memasuki pembatasan yang berbeda dengan masa transisi kemarin," kata Anies saat mengumumkan pemberlakuan PSBB DKI Jakarta melalui akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).
Anies mengatakan aturan PSBB berbeda dengan masa transisi karena langkah extraordinary dibutuhkan untuk menekan jumlah kasus aktif Covid-19.
Menurut dia, DKI Jakarta menyumbang 25 persen kasus baru Covid-19 di Tanah Air pada 12 hari terakhir.
"Kita membutuhkan waktu ekstra merumuskan detil kebijakan PSBB mulai 14 September karena ada kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya," kata Anies.
Advertisement
