Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2021 sebesar Rp 21,83 triliun. Sehingga Anggaran Kementan tersebut meningkat sekitar 50 persen dibandingkan tahun 2020 yang dipatok mencapai Rp 14,06 triliun.
"Komisi IV DPR RI dengan ini menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sebanyak Rp 21.838.997.027.000.00 triliun," kata Sudin dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senin (14/9/2020).
Advertisement
Rinciannya, Sekretariat Jenderal sebesar Rp 1,7 triliun. Inspektorat Jenderal sebesar Rp 164 miliar. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 4,91 triliun. Direktorat Jenderal Hortikultura sebanyak Rp 1,14 triliun.
Lalu, Direktorat Jenderal Perkebunan Rp 1,61 triliun. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 2,13 triliun. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak Rp 5, 27 triliun. Badan Ketahanan Pangan sebanyak Rp 767 miliar. Dan Badan Karantina Pertanian sebanyak Rp 1,11 triliun.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyusun fokus pengembangan komoditas utama/unggulan di tahun 2021.
Adapun tiga kegiatan yang akan menjadi dasar rencana kerja dan anggaran Kementan, yakni mendukung ketahanan pangan, mendukung ketersediaan bahan baku industri, dan mendukung ekspor.
Selain itu, Kementan juga akan menyiapkan program tambahan pada tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19, yatu penguatan lumbung pangan masyarakat desa, pengembangan usaha pangan masyarakat, pekarangan pangan lestari (P2L), pembangunan nursery perkebunan dan kegiatan padat karya
"Namun, untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan program dari Eselon-1 Kementan seperti pengelolaan air irigasi, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, penyediaan benih sumber dan benih sembar, memfasilitasi penyuluhan pertanian, fasilitasi pembiayaan pertanian dan lainnya," pungkasnya.
Merdeka.com
DPR Sentil Kementan Soal Anggaran Pegawai
Rencana kerja anggaran (RKA) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2021 menuai pertanyaan Ketua Komisi IV DPR Sudin. Itu karena anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 498,62 miliar. Nilai itu setara 29,21 persen dari total anggaran Rp 1,7 triliun.
Sudin pun mempertanyakan hal tersebut di masa kedaruratan kesehatan ini. Selain itu, dia juga mengusulkan agar Pemerintah lebih memilih menggunakan bibit asal luar negeri dibandingkan hasil Balitbangtan.
"Kita melihat RAK di Litbang ini pegawainya saja gajinya hampir setengah triliun. Belum belanja tetap, dan lain-lainnya. Saya berpikir dimana sence of crisis," tegas dia dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Senin (14/9/2020).
Lanjutnya, dia menilai dengan anggaran yang cukup besar, bibit yang dihasilkan Banglitbangtan Kementan secara kualitas dan kuantitas dianggap masih belum bisa bersaing. Pun, biaya pengembangan benih juga dianggap masih belum kompetitif.
"Dengan anggaran Rp 1,7 triliun. Oh saya pernah menghasilkan bibit cabai, tomat, terus ayam apalah itu. Kalau saya jadi pemerintah, Rp 1,7 triliun mendingan saya beli bibit dari luar saja nggak usah ada Litbang jelas lebih baik. Ga usah ada 30 item tapi sedikit," terangnya.
Oleh karena itu, dia meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo agar mampu menekan anggaran belanja pegawai Balitbangtan tahun 2021. Selain itu, Mentan juga diingatkan untuk lebih mengarahkan pengembangan benih oleh Balitabangtan terhadap dua fokus komoditas pangan yakni beras dan jagung dalam rangka mengurangi Ketergantungan akan impor.
"Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) saya mengatakan kepada Kepala Litbang Kementan, cukup dua fokus saja. Yakni padi dan jagung. Maka, kembangkan secara besar, secara baik, secara mutu yang terbaik," ujar dia.
"Jadi kami tidak berharap beli benih jagung dari pengusaha. Yang mana pengusahanya? Asing! Saya nggak berharap seperti itu, berharapnya inovasi," imbuh dia.
Advertisement
