DPR Sepakat Anggaran Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Rp 30,9 T

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya memberikan perlindungan bagi korban bencana melalui penyediaan logistik yang cukup dan bantuan sosial bersyarat untuk keluarga rentan miskin.

Hal ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada 3 September 2020 yang menyepakati pagu anggaran Kementerian Sosial Tahun 2021 sebesar Rp 92,8 triliun. Salah satu poin kesepakatan untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan akibat Covid-19 yang diprediksi akan berlanjut sampai tahun depan.

"Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos menyiapkan pagu anggaran Rp 30,9 triliun", kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, seperti dikutip dari keterangan tetulis, Senin (14/9/2020).

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian Sosial dengan memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.

Dalam kesimpulan hasil rapat, Komisi VIII DPR RI sepakat menyetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan oleh Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pepen menjelaskan untuk mendukung Target Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,4 triliun untuk program Jaminan Sosial Keluarga dengan target sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia.

Selanjutnya, anggaran dukungan Prioritas Nasional untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 383,2 miliar dengan target sasaran 130 ribu jiwa.

Untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp 100,2 miliar dengan target sasaran 200 kelompok masyarakat rawan bencana sosial dan 1,2 juta korban bencana sosial.