Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat mengumumkan akan memblokir berbagai produk China yang dibuat dengan sistem "kerja paksa" di wilayah Xinjiang, termasuk dari pusat "kejuruan" yang dicap sebagai "kamp konsentrasi" untuk minoritas muslim Uighur.
"Pemerintah China terlibat dalam pelanggaran sistematis terhadap orang-orang Uighur," dan minoritas lainnya, kata Mark Morgan, penjabat komisaris badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai (CBP), seperti mengutip laman Channel News Asia, Rabu (16/9/2020).
Baca Juga
Advertisement
"Kerja paksa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan," katanya.
Barang tersebut termasuk kapas, garmen, produk rambut dan elektronik dari lima produsen tertentu di Xinjiang serta Anhui yang berdekatan.
Itu juga mencakup semua produk yang terkait dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Nomor 4 Kabupaten Lop di Xinjiang, yang menurut Wakil Sekretaris Penjabat Keamanan Dalam Negeri Ken Cuccinelli sebagai pusat kerja paksa.
"Ini bukan pusat kejuruan, ini adalah kamp konsentrasi, tempat di mana agama dan etnis minoritas menjadi sasaran pelecehan dan dipaksa bekerja dalam kondisi keji tanpa bantuan dan kebebasan," kata Cuccinelli.
"Ini adalah perbudakan modern."
Tindakan yang diumumkan terdiri dari "menahan perintah pelepasan" atau WRO, yang memberdayakan CBP untuk menyita produk dari perusahaan dan organisasi yang masuk daftar hitam.
Pemerintah AS semakin menggunakan perintah semacam itu untuk menekan Beijing atas penahanannya terhadap lebih dari satu juta anggota minoritas Uighur yang sebagian besar merupakan Muslim di Xinjiang untuk pendidikan ulang yang nyata.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:
Serukan Pelanggaran
Pada bulan Juli, badan bea cukai menempatkan blok WRO pada produk rambut, yang digunakan untuk wig dan ekstensi, dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Xinjiang, dan pada bulan Agustus melakukan hal yang sama untuk pakaian yang dibuat dan dijual oleh Hero Vast Group.
"Pemerintah China perlu menutup kamp konsentrasinya," kata Cuccinelli.
Langkah itu dilakukan ketika kelompok-kelompok hak asasi manusia dan anggota Kongres AS menekan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan yang lebih tegas atas dugaan penindasan China terhadap Muslim di barat negara yang luas itu.
Pada bulan Juli, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada kelompok paramiliter utama, Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, menuduhnya melakukan pelanggaran terhadap Uighur dan kelompok sebagian besar Muslim lainnya.
Aturan itu juga menghantam beberapa pejabat dengan sanksi, termasuk Chen Quanguo, kepala Partai Komunis China untuk wilayah Xinjiang dan arsitek kebijakan garis keras Beijing terhadap minoritas yang bergolak.
"Administrasi Trump telah memimpin dunia dalam menarik perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis China yang mengerikan di Xinjiang, dan kami telah mengambil tindakan untuk mendukung retorika kami," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Pejabat CBP mengatakan mereka saat ini sedang mempelajari tindakan untuk menempatkan blok pada semua kapas dan tomat dari Xinjiang.
Pada bulan Agustus, Aliansi Investor untuk Hak Asasi Manusia menyerukan pelarangan semua barang berbahan kapas yang terkait dengan Xinjiang, yang memasok sebagian besar kapas China.
Advertisement
