Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah belum memutuskan untuk menambah anggaran sektor kesehatan dalam upaya penanganan Covid-19. Sejauh ini anggaran kesehatan masih tercatat sesuai yang ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp87,5 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saat ini pemerintah fokus untuk mendorong penyerapan anggaran yang ada. Di mana realisasi anggaran kesehatan sejauh ini sudah mengalami peningkatan, sehingga tercatat Rp15,8 triliun dari pagu yang disediakan.
Advertisement
"Sekarang konsentrasinya seperti dibahas di rapat koordinasi dan rapat presiden, membantu secara all out daerah-daerah yang mengalami kenaikan positivity rate," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (15/9).
Dia menambahkan, anggaran kesehatan sebesar Rp87,5 triliun akan tetap fokus pada pelaksanaan program-program yang lagsung bergubungan sesuai kebutuhan covid. Seperit insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan operasional rumah sakit.
Pemerintah juga terus meningkatkan anggaran dalam rangka untuk komunikasi sosialisasi dan langkah-langkah baik oleh seluruh institusi seperti BNPB, kerjasama Polisi, TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bisa melakukan penanganan di bidang kesehatan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perbaiki disiplin dan kepatuhan protokol kesehatan.
Dikutip dari data Satgas Penanganan Covid-19 hari ini, jumlah pasien terkonfirmasi positif covid-19 di Indonesia bertambah 3.507 orang sehari. Total pasien covid-19 menjadi 225.030 orang.
Adapun penambahan kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM) terhadap 42.636 spesimen. Sedangkan, pasien yang sembuh bertambah 2.660 orang, sehingga total menjadi 161.065 orang.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Anggaran Kesehatan Turun di 2021, Vaksin Covid-19 Tak Jadi Gratis?
Ekonom Senior Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhur mempertanyakan langkah pemerintah yang memangkas anggaran belanja kesehatan di 2021 hingga 20,1 persen.
Menurut dia, penurunan anggaran kesehatan dari Rp 212,5 triliun pada 2020 menjadi Rp 169,7 triliun di 2021 seolah tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin fokus pada kesehatan selama pandemi virus corona.
Selain anggaran belanja kesehatan, pemerintah pada tahun mendatang juga menurunkan alokasi uang negara untuk penanganan Covid-19 dari Rp 87,5 triliun di 2020 menjadi hanya Rp 25,4 triliun pada 2021
"Anggaran turun, apa artinya itu? Kemungkinan tidak ada vaksinasi gratis di sana secara massal," cibir Didin dalam sesi webinar, Selasa (8/9/2020).
Didin menilai, pemerintah semustinya tetap meningkatkan alokasi anggaran kesehatan jika memang benar-benar ingin fokus dalam penuntasan wabah pandemi. Sehingga vaksin yang ditargetkan bisa diproduksi massal pada Januari 2021 dapat diberikan secara gratis.
"Katakan lah 6 bulan sampai Juli selama 6 bulan gratis, dan itu harus ada anggaran yang besar," ungkap dia.
Dia mengatakan, pemerintah kerap menganggap biaya untuk keselamatan jiwa merupakan cost tersendiri. Padahal menurutnya, biaya kesehatan merupakan kunci penyelamat ekonomi nasional.
"Kalau memang mau fokus justru harus ditingkatkan, apalagi ada vaksinasi massal," ujar Didin.
Advertisement
Ingin Dapat Vaksin Covid-19 Gratis dari Pemerintah, Ini Syaratnya
Pemerintah tengah menyiapkan skema vaksin Covid-19 massal yang rencananya bakal dilakukan awal tahun 2021.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, terdapat 93 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diprioritaskan mendapat vaksin gratis pemerintah.
"Kami juga jelaskan, vaksin itu ada yang bantuan gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS Kesehatan yang jumlah PBI-nya ada 93 juta, ini yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah," jelas Erick dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/9/2020).
Pihaknya kini akan membenahi data-data penerima vaksin gratis tersebut supaya tepat sasaran. Erick memastikan, pihak yang mendapat vaksin gratis adalah mereka yang memang membutuhkan.
Selain itu, pihak yang akan diprioritaskan mendapat vaksin gratis adalah 1,5 juta tenaga medis yang bakal diterjunkan dalam penyuntikan dosis vaksin nantinya, karena mereka garda terdepan dan harus dipastikan kesehatan dan keselamatannya.
"Makanya pemerintah dengan data yang baik akan menggratiskan untuk yang memerlukan, termasuk dokter dan perawat. Datanya darimana? Salah satunya dari BPJS Kesehatan. Datanya benar apa enggak? Kita verifikasi lagi," tandasnya.
Sementara, skema vaksin mandiri dilakukan untuk mengurangi beban keuangan pemerintah. Pelaksanaan vaksin mandiri juga akan dilakukan dengan data dan jadwal yang tersinkronisasi.
