Liputan6.com, Jakarta Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, mengatakan anggaran Bantuan Presiden Produktif (Banpres Produktif) sebesar Rp 22 triliun ditargetkan bisa tersalurkan semua di akhir September 2020.
“Dalam waktu yang singkat 1 bulan lebih sedikit kita sudah bisa menyalurkan Rp 13 triliun dan diharapkan bukan di Desember tapi mungkin September pun kita bisa dekati angka tersebut, dan program ini adalah merupakan salah satu program unggulan,” kata Budi dalam konferensi pers perkembangan Realisasi Anggaran dana PEN, Rabu (16/9/2020).
Advertisement
Target itu bertujuan untuk mengejar target penyaluran anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 100 triliun bisa tercapai di akhir bulan September atau di kuartal III 2020.
“Kita harapkan dalam dua minggu ini program banpres produktif bisa menyalurkan sebesar Rp 8,6 triliun lagi. Jadi kita sedang bekerja keras bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Pak Teten Masduki agar dalam dua minggu terakhir kita bisa menyalurkan tambahan Rp 8,6 triliun,” ungkapnya.
Dimana Program Banpres produktif pertama kali diluncurkan pada 24 Agustus 2020, dengan anggaran Rp 22 triliun hingga kini baru terealisasi Rp 13 triliun atau 61 persen yang disalurkan ke 9,1 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19.
“Kita harapkan dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita bisa kita bantu di Kuartal ketiga dan sekali lagi ini juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih nyaman untuk hidup di masa COVID ini,” ungkapnya.
Budi menegaskan kembali pihaknya sebagai Satgas pemulihan dan transformasi ekonomi tugasnya adalah mendukung Satgas Kesehatan karena tanpa pulihnya kembalinya sektor kesehatan akan sulit untuk sektor ekonomi bangkit kembali.
“Oleh karena itu prioritasnya seperti yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden adalah sektor kesehatan harus ada di depan. kami mendukung sektor kesehatan oleh karena jangan lupa selalu untuk pemakaian masker mencuci tangan dan menjaga jarak,” pungkasnya.
Banpres Disalurkan Lewat Bank BUMN, Ini Alasannya
Sebelumnya, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Supari mengatakan bahwa bank himbara sebagai pengusul dan penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menjalani proses seleksi terlebih dahulu. Sebab, pemerintah sebagai pemilik dana ingin proses penyaluran bantuan cepat, tepat dan efisien.
"Kami memang menerjemahkan insentif dari pemerintah, tetapi kami Bank BRI dan BNI juga dilakukan asesmen oleh tim Pak Menteri (Koperasi dan UKM, Teten Masduki)," kata Supari dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (4/9/2020).
Supari menuturkan, bank penyalur dana bantuan ini yang diinginkan harus memiliki kapasitas yang bisa bergerak cepat dan menjangkau sampai ke masyarakat. Dia mengklaim, sebagai bank dengan pangsa pelaku usaha UMKM, BRI memiliki kapasitas dan keahlian dalam mengelola data yang baik.
"Kita punya tata kelola data yang baik," klai Supari.
Hal ini dilakukan karena baik bank sebagai penyalur maupun Kementerian Koperasi dan UKM akan bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Sebab dana yang digunakan berasal dari APBN 2020.
Selain itu, Supari menambahkan para penerima bantuan yang melalui Bank BRI memiliki beberapa keuntungan. Dana yang dicairkan bisa diambil melalui agen BRILink yang sudah ada di mana-mana.
Setelah mendapatkan dana tersebut juga, penerima bisa mengajukan kredit usaha kepada BRI baik itu KUR yang sedang mendapat disubsidi bunganya sampai akhir Desember.
"Kami juga menyediakan KUR untuk super mikro yang cuma ada di BRI," pungkasnya.
Advertisement
