Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI), Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah Presiden Joko Wododo yang menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk memimpin penanganan kasus Covid-19 terbesar yang terjadi di sembilan provinsi di Indonesia.
"Langkah dan penunjukan Pak Jokowi ini sangat tepat," kata Maruarar saat dihubungi beberapa saat lalu.
Advertisement
Maruarar menjelaskan, Luhut Pandjaitan merupakan menteri senior yang sangat dipercaya Jokowi. Luhut juga memiliki rekam jejak dan pengalaman yang sangat panjang di dalam pemerintahan. Tak heran bila Luhut memiliki jaringan yang sangat luas, bukan hanya di TNI dan Polri, melainkan juga di kalangan sipil baik pusat maupun daerah.
"Pak Jokowi pasti menunjuk Pak Luhut dengan pikiran yang matang dan berbasis pada kompetensi Pak Luhut, yang punya kompetensi intelektual dan bila kerja selalu tuntas," jelas Maruarar.
Sosok Luhut juga, sambung Maruarar, merupakan sosok yang diperlukan Jokowi dalam melakukan berbagai gebrakan, terutama dalam peningkatan disiplin. Luhut dipastikan akan menjalankan tugas ini dengan tuntas.
"Aturan soal protokol kesehatan kan sudah jelas. Butuh seseorang yang mampu membumikan dan merealisasikan di lapangan," jelas Ara, demikian ia disapa.
Apalagi, lanjut Ara, Luhut didampingi Doni Monardo yang selama ini juga dikenal sebagai tentara yang matang dan intelektual. Doni juga memiliki pengalaman yang memadai dengan wawasan yang juga komprehensif.
"Doni juga sosok yang sangat rendah hati dan bisa bekerja dengan banyak pihak. Luhut dan Doni merupakan dua kombinasi yang tepat. Ini bagian dari jurus jitu Jokowi dalam memilih orang," demikian Ara.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Penunjukan Luhut dan Doni
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memimpin penanganan kasus Covid-19 terbesar yang terjadi di sembilan provinsi di Indonesia.
Penunjukkan ini dilakukan sebab pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan dengan baik oleh pusat dan daerah. Sementara delapan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Advertisement
