Liputan6.com, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri meminta dana sebesar Rp500 miliar ke Pertamina. Dana tersebut untuk pengadaan program paperless atau tanda tangan secara digital.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan wajar jika Peruri menawarkan Rp500 miliar kepada Pertamina. Sebab, itu merupakan proses bisnis yang bisa disepakati atau ditolak.
Advertisement
"Tentu hak Peruri untuk menawarkan berapa miliar pun. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa. Dan tidak ada hak bagi Peruri untuk memaksa Pertamina. Semuanya terserah Pertamina. Mau menerima tawaran atau menawar. Atau bahkan menolak," ujarnya dalam tulisan singkat, Jakarta, Kamis (17/9).
Dahlan mengatakan, Peruri memang memiliki anak usaha yang bergerak dalam otentifikasi. Perusahaan tersebut satu-satunya usaha milik negara yang bisa membuat program otentifikasi dan diakui.
"Saya jadi ingat. Peruri itu punya anak perusahaan yang memegang izin digital security. Siapa saja yang akan mengamankan digital code-nya harus berhubungan dengan Peruri. Misalnya di zaman Covid-19 ini. Semua orang harus kerja dari rumah. Padahal perusahaan seperti Pertamina harus tetap jalan," paparnya.
Peruri memiliki software otentifikasi dan sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security. Dalam otentifikasi itu, Peruri memberikan password kepada setiap pejabat yang terkait dengan tandatangan lalu tinggal klik di handphone.
"Tentu Peruri merasa punya hak untuk minta harga tinggi. Hanya Peruri yang mendapat izin untuk itu. Lebih tepatnya, anak perusahaan Peruri. Sedang Peruri sendiri, sebagai induk, memiliki izin untuk security printing. Berarti ini transaksi bisnis biasa. Hanya saja karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security mungkin menaruh harga yang tinggi," paparnya.
Ahok Diminta Protes Ke Kominfo
Dahlan melanjutkan, sebenarnya ada jalan lain yang lebih tidak heboh mengenai pengadaan otentifikasi tersebut. Ahok diusulkan membisiki Presiden Jokowi atau Kementerian Kominfo agar mengatur ulang perizinan digital security.
"Toh izin untuk Peruri itu dikeluarkan oleh Menteri Kominfo di periode kemarin. Itu sepenuhnya wewenang pemerintah. Atau Pertamina bisa cari cara yang lebih murah. Bahkan gratis. Kan sudah ada aplikasi tanda tangan digital di HP. Banyak pilihan. Bisa DocuSign. Bisa juga SignEasy. Tapi baik juga heboh-heboh. Banyak juga yang senang heboh," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Viral, Ahok Bongkar Banyak Masalah di BUMN Pertamina dan Peruri
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang biasa disapa Ahok mengkritisi kebijakan yang diambil direksi perseroan.
Ahok bilang, Pertamina memiliki kebiasaan meminjam utang untuk mengakuisisi kilang minyak di luar negeri. Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas).
Dirinya juga curiga kalau keputusan itu berkaitan dengan bagi-bagi komisi antar pihak.
"Sudah minjam duit USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," tandas Ahok, dikutip dari akun YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).
Selain itu, Ahok bilang, pembangunan kilang minyak saat ini tidak efisien. Menurutnya, ada beberapa investor yang serius berinvestasi kilang minyak dengan Pertamina. Namun, kilang-kilang tersebut belum juga dibangun.
Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bakal mengadakan rapat membahas hal ini.
"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama didiemin? Sudah ditawarin kenapa ditolak? Kenapa kerja seperti ini?" katanya.
"Saya lagi mau audit (proyek kilang), cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," imbuh Ahok.
Selain itu, dirinya juga memprotes Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang menawarkan proyek paperless di kantor Pertamina.
"Saya lagi paksakan tanda tangan digital (di Pertamina), tapi Peruri minta Rp 500 miliar untuk proses peperless, itu BUMN juga. Itu sama saja dapat proyek Pertamina lalu tidak mau kerja lagi, tidur 10 tahun, mau jadi ular sanca, jadi ular piton," ungkap Ahok.
Advertisement
Ahok: Siapapun Korupsi di Pertamina, Kami Lacak
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok berbicara soal peran dan langkah yang akan diambil setelah Pertamina melakukan restrukturisasi. Salah satunya, memastikan tubuh perseroan bebas dari oknum-oknum nakal yang doyan korupsi.
Pria yang biasa disapa Ahok ini menegaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan transparansi di Pertamina.
"Ada saya, transparansi kita buka. Jadi sekarang kita sudah MoU dengan KPK, KPK setiap saat bisa minta data apa saja ke kita. Kita juga kejar PPATK. Jadi sekali lagi, siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati. Kami akan lacak Anda," ujar Ahok dalam video yang diunggah akun YouTube Pertamina, ditulis Rabu (5/8/2020).
Lebih lanjut, Ahok bilang tidak ada rahasia di Pertamina. Semua hal harus terbuka, termasuk pengelolaan keuangannya.
Kemudian, Pertamina juga tengah melakukan penghematan di sektor hulu. Ahok bilang, pihaknya akan merampingkan sektor hulu minimal 20 persen dan saat ini, proses audit sedang dilakukan. Semuanya dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan uang Pertamina.
"Karena saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya, sudah, saya akan berupaya untuk lakukan," katanya.
