Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dikelola BP Tapera bisa mulai aktif pada 2021. Selain Tapera, 3 program pembiayaan lainnya siap berjalan di tahun depan untuk bantu mewadahi para pencari rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mencontohkan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap akan berjalan pada 2021 mendatang.
Advertisement
"Tentunya dengan pengawalan dan pengelolaan oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)," kata Eko dalam sesi teleconference, Jumat (18/9/2020).
Dijelaskan Eko, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran 2021 sebesar Rp 16,6 triliun untuk menyediakan 157.500 unit rumah dalam program FLPP.
Selain FLPP, ia melanjutkan, program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagai fasilitas pembiayaan perumahan yang disediakan Kementerian PUPR juga bakal tetap berjalan di tahun depan.
"Target BP2BT itu sendiri yakni untuk melayani pembangunan 39.996 unit rumah, dengan anggaran mencapai sebesar Rp 1,5 triliun di tahun 2021," terang dia.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga bakal menyediakan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) pada 2021. Program ini ditargetkan mampu menyalurkan dana subsidi bagi 157.500 unit rumah kepada para penerima manfaat FLPP.
Eko menyatakan, kehadiran BP Tapera pada 2021 mendatang akan semakin menguatkan program-program pembiayaan perumahan yang kini tengah dikencangkan oleh pemerintah.
"Jadi program-program inilah yang nanti pada tahun depan akan bahu-membahu untuk menangani masalah kebutuhan perumahan di Indonesia. Untuk Tapera, pada tahun 2021 itu target utamanya memang masih untuk tahap pertama, yakni PNS, TNI dan Polri," tukas Eko.
Pengalihan Dana ke BP Tapera Ditargetkan Tuntas Akhir September 2020
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus melakukan persiapan untuk program tabungan perumahan rakyat yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum-PNS.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menginformasikan, pemerintah saat ini tengah memproses likuidasi aset dan pengalihan dana dari Bapertarum-PNS ke BP Tapera.
"Ini semua tengah kami kerjakan baik oleh kami di PUPR, kemudian di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan BKN. Kami minggu depan akan meeting untuk serah terima hasil pemadanan data," ungkapnya dalam sesi teleconference, Jumat (18/9/2020).
Proses selanjutnya yakni likuidasi aset kemudian penghitungan dana Bapertarum-PNS. Eko menyampaikan, hal itu dipersiapkan agar hak-hak para peserta yang juga pensiunan PNS bisa segera cair dan terbayarkan.
Secara jadwal, ia memaparkan, pelaksanaan likuidasi sudah dimulai sejak Agustus 2020. Lalu pada September 2020, tim akan melakukan likuidasi aset dengan melakukan penghitungan dana Bapertarum-PNS.
Sehingga pada akhir bulan ini bakal dilakukan pengalihan hasil likuidasi aset sekaligus pengalihan dana dari Bapertarum-PNS ke BP Tapera.
"Kami semua berharap tim likudasi ini akhir September selesai. Tapi kalau ada limitasi di lapangan ada kendala dalam proses, kami usahakan tidak lewat akhir Oktober," ujar Eko.
"Yang pasti dengan upaya yang saat ini kami lakukan bersama, kami yakin sebelum Desember (2020) hak-hak PNS yang selama ini tertahan bisa diberikan layanan," tandasnya.
Advertisement
