Liputan6.com, Bangkalan - Kerap mendengar keluhan dari masyarakat tentang sulitnya mengakses pinjaman modal dari bank di masa pandemi. Anggota DPRD Jatim, Mahfud sengaja mempertemukan para pelaku UMKM dengan pimpinan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Cabang Kabupaten Bangkalan, dalam agenda serap aspirasi di Kampus Ma'had Aly Nurul Cholil, Jumat (18/9/2020).
Baca Juga
Advertisement
Selain karena BPR UMKM adalah mitra Komisi C DPRD Jatim, politikus PDIP itu sengaja mengundang bank milik Pemprov Jatim itu agar lebih dikenal masyarakat. Bagi Mahfud, terasa aneh bila Pemprov Jatim punya bank, tetapi kurang populer di kalangan warga Jatim sendiri.
Maka, seperti yang Mahfud inginkan, terjadi diskusi menarik sepanjang reses. Para pelaku UMKM memanfaatkan momentum itu untuk mengorek tuntas bagaimana cara mengakses kredit di Bank plat merah itu.
Abdul Karim, perajin batik misalnya, berharap BPR menyediakan jenis kredit tanpa jaminan BPKB atau sertifikat tanah.
Menurut dia, banyak pelaku UMKM punya kemampuan membayar, tetapi tak bisa meluaskan usaha karena tak punya agunan sebagai jaminan kredit.
Apalagi, kata dia, dari sisi bunga di angka 0,3 persen per tahun, bunga kredit di BPR UMKM Jatim termasuk yang paling rendah dibanding kredit perbankan lain.
"Tidak bisakah cukup usaha yang ada menjadi jaminan atau cukup dengan rekomendasi dari anggota dewan umpamanya," kata dia disambut tawa hadirin.
Ada pula pertanyaan yang tampak mustahil ini. "Bolehkan mengajukan kredit untuk tujuan pembangunan ruang kelas baru di sekolah swasta?"
Jawaban Kepala BPR UMKM Jatim Cabang Bangakalan, Ari Sukma Handayani atas pertanyaan itu mengejutkan. Menurut dia, pengajuan kredit untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) bisa saja di ACC asal memenuhi sejumlah persyaratan.
Simak Video Pilihan Berikut:
Relaksasi Selama Satu Tahun
Di luar diskusi itu, Ari Sukma Handayani tak menampik penilaian bahwa bank yang berdiri tahun 2003 itu belum populer di masyarakat. Maka dia antusias ketika diundang jadi pembicara dalam acara reses anggota DPRD Jatim.
"Selain sosialisasi langsung, kami juga sering diundang oleh Dinas Koperasi untuk sosialisasi," kata dia.
Meski tak populer, jumlah nasabah di Bangkalan lebih dari 1.000 orang. Tahun ini, total kredit yang telah disalurkan mencapai kurang lebih Rp58 miliar ke 1.100 pelaku UMKM. Sampai Desember nanti, Ari Sukma menargetkan total kredit yang tersalur mencapai angka Rp60 miliar.
"Tahun ini karena pandemi, kita turunkan target serapan. semua bank sama. Minimal sampai akhir tahun, jumlah kredit mencapai angka 60 miliar," kata dia.
Di Bangkalan, menurut Ari Sukma, ada dua penyebab nasabah sulit mendapatkan kredit di BPR. Pertama dan ini merupakan kendala umum terkait ketiadaan jaminan seperti BPKB. Penyebab keduanya karena status peminjam telah merah atau flick.
Agar jumlah kategori kedua yaitu flick tidak bertambah akibat pandemi, Bank BPR UMKM cabang Bangkalan telah memberikan relaksasi kepada 180 nasabah dengan total pinjaman Rp20-an miliar. Relaksasi itu berupa tak perlu membayar angsuran selama satu tahun penuh.
"Relaksasi kami berikan sesuai peraturan dari OJK, harapannya nasabah yang terdampak pandemi punya waktu untuk memulihkan ekonominya sehingga tak menunggak angsuran," terang dia.
Advertisement
Tambahan Modal
Setelah diskusi itu, Anggota DPRD Jatim Mahfud menilai selain perlu lebih gencar sosialisasi, Bank BPR UMKM perlu suntikan modal agar jangkauan nasabahnya menjadi lebih luas lagi.
"Apalagi di masa pandemi, perbankan juga terkena dampaknya. Saya kira BPR perlu suntikan modal baru agar lebih berdaya," kata politikus PDIP ini.
Ari Sukma Handayani mengamini penilaian itu. Menurut dia, semakin banyak suntikan modal, maka jangkauan kredit akan semakii luas dan bunganya akan semakin murah.
Saat ini, BPR UMKM mendapat modal dari Pemprov Jatim sebesar kurang lebih Rp360 miliar. Ari Sukma menyebut angka Rp200 hingga 300 miliar sebagai tambahan modal yang ideal.
"Kalau ada tambahan modal, kredit tambah murah dibanding jika tambahanny berasal dari dana deposito," ujar dia.
