Liputan6.com, Jakarta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan menjadikan pelajaran sejarah sebagai pelajaran pilihan di jenjang SMA/sederajat.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan, arah dan tujuan bangsa ini ke depan tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan dan cita-cita para pembentukan bangsa ini. Oleh karena itu, anak bangsa harus memahami sejarah bangsa sebagai identitas nasional termasuk keluhuran budaya dan peradaban bangsa ini.
Advertisement
"PB PGRI menolak rencana menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMA dan SMK. Pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945," kata dia dalam keterangan tulis, Minggu (20/9/2020).
Kata Unifah, rencana itu membuat resah dan kekuatiran banyak pihak. Pelajaran sejarah berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya sehingga terbentuk watak yang baik dari suatu bangsa.
Tanpa adanya pelajaran sejarah bagi siswa, Unifah mengkhawatirkan para generasi bangsa akan melupakan sejarahnya.
"Jangan sampai generasi penerus melupakan jati diri dan identitas bangsanya," tegasnya.
Dia menilai bahwa pendidikan harus dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia.
"Pendidikan yang mengedepankan penanaman watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkebhinekaan global, berakar pada sejarah dan budaya bangsa," uacap Unifah.
Pihaknya juga menekan bahwa penanaman karakter yang baik meliputi jujur, disiplin, sederhana, kerja keras, berinisiatif, bersedia menerima pendapat orang, mau berbagi dan adil, salah satunya dapat diperoleh dari pelajaran sejarah. Karena salah satu fungsi pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter.
"Pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan inspirasi, kreativitas, dan menanamkan nasionalisme yang produktif," jelasnya.
Unifah meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji secara cermat penyederhanaan kurikulum 2013 dengan melibatkan para ahli dan mendengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Mendikbud Membantah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim membantah pihaknya akan menghapus pelajaran sejarah. Hal ini disampaikan melalui video yang diunggahnya di akun Instagramnya @nadiemmakarim, Minggu (20/9/2020).
"Saya ingin mengucapkan sekali lagi, bahwa tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan, penghapusan mata pelajaran sejarah kurikulum nasional," kata Nadiem.
Menurut dia, apa yang keluar di publik hanya salah satu dari puluhan bentuk penyederhanaan kurikulum, yang sampai sekarang masih dilakukan uji publik. Dan belum bersifat final.
"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," ungkap Nadiem.
Dia menegaskan, penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022. Dan di tahun 2021, akan ada uji coba yang bentuknya belum skala nasional.
"Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," jelas Nadiem.
Advertisement
