Pemerintah Komitmen Bangun Ekosistem Ekonomi Syariah

Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus berkomitmen dalam membentuk sebuah sistem keuangan ekonomi syariah di Tanah Air

oleh Liputan6.com diperbarui 21 Sep 2020, 14:30 WIB
Petugas Bank tengah menghitung uang rupiah di Bank BRI Syariah, Jakarta, Selasa (28/2). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan Selasa pekan ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus berkomitmen dalam membentuk sebuah sistem keuangan ekonomi syariah di Tanah Air. Salah satunya melalui peraturan perundang-undangan hingga kebijakan yang mengedepankan prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah.

"Sekarang kita perlu untuk terus membangun ekosistem ini dengan mulai dari policy regulasi instrumen dan juga langkah-langkah yang sifatnya bisa menjawab kebutuhan umat secara inklusif," kata Sri Mulyani dalam acara Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 2020 di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Dia mengatakan, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kebhinekaan namun mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan jawaban mengenai relevansi nilai-nilai Islam di dalam kehidupan dunia dan di dalam negeri.

"Kita di Indonesia yang begitu bineka dan memiliki kemajuan dan Islam tetap bisa dilaksanakan secara baik. Isu-isu dari mulai industri keuangan industri makanan, industri farmasi, bahkan industri manufaktur, industri lifestyle termasuk tourism ini tentu merupakan suatu isu dan peningkatan aktivitas ekonomi di mana umat Islam ingin menyampaikan atau dalam hal ini melaksanakan etika dan nilai-nilainya namun pada saat yang sama bisa melaksanakan kegiatan ekonomi bersama dengan umat yang lain," kata dia.

Pemerintah terus berpikir untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan di dalam kita mengembangkan ekosistem dan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah juga mendorong dengan berbagai instrumen dan kebijakan-kebijakan di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, baik itu dari sisi kegiatan industri keuangan syariah maupun dari sisi industri riil.

"Ekspor produk halal kita akan didorong tentu memanfaatkan keanggotaan Indonesia di dalam forum organisasi negara-negara Islam," kata dia.

Berdasarkan data Organisasi Kerjasama Islam (OKI), pada 2018 produk halal Indonesia ke negara-negara anggota tersebut mencapai USD 45 miliar. Jumlah itu setara dengan 12,5 persen dari total perdagangan Indonesia yang mencapai USD 369 miliar dolar.

"Kita berharap pada tahun-tahun kedepan pertumbuhan itu bisa terus dipertahankan," kata dia.

Kendati begitu, Bendahara Negara ini menyadari adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi banyak sekali kinerja ekonomi-ekonomi dari negara-negara di dunia. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Sebab, akan berdampak pada industri halal di Indonesia.

"Kita juga harus melihat negara-negara anggota OKI mungkin akan dihadapkan pada tantangan dari covid dan pasti juga akan mempengaruhi kemampuan mereka terhadap barang-barang ekspor Indonesia," tandas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com


Sri Mulyani Ajak Perguruan Tinggi Terlibat Aktif Lakukan Riset Ekonomi Syariah

Gaya Menteri Keuangan Sri Mulyani tampil berjilbab di Aceh (Foto: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajak seluruh perguruan tinggi untuk melakukan riset ekonomi keuangan syariah secara berkelanjutan.

Hal itu penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kebijakan di dalam ekonomi Islam dan industri syariah yang betul-betul bisa berjalan dan menjawab sesuai kebutuhan zaman.

"Kita masih bisa terus meningkatkan kemampuan dan peranan dari riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya tentu berharap perguruan tinggi akan terus melakukan riset dengan cara bersungguh-sungguh dan terus membuka dari sisi data metodologi dan cara menganalisa agar kita terus bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kebijakan," kata dia dalam Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) 2020 di Jakarta, Senin (21/9).

Sri Mulyanimengatakan, di dalam forum riset ekonomi keuangan syariah yang menghadirkan para peneliti riset dari berbagai negara ini menjadi momentum tepat. Dia berharap keterhubungan atau link and match dari riset-riset itu dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah ke depan.

"Ini dapat memberikan rekomendasi dari kebijakan pemerintah dan merupakan suatu evidence-based atau suatu basis yang didasarkan data dan fakta yang kemudian kita ramu di dalam rangka untuk terus memperbaiki kebijakan-kebijakan," kata dia.

Bendahara Negara ini menambahkan, peranan riset tersebut juga bisa bermanfaat utamanya di dalam konteks Covid-19. Artinya riset-riset yang dilakukan sangat berguna tidak hanya menjawab kebutuhan umat manusia, namun diharapkan juga bisa menjawab tantangan yaitu Covid-19.

"Sebuah tantangan yang kita yakin itu diciptakan oleh Allah SWT yang harus kita bisa jawab namun juga merupakan suatu tanggung jawab moral kita semuanya tema-tema yang diangkat di dalam penelitian. Tentu saya harapkan juga tema yang sesuai dengan prioritas riset nasional kita juga rencana induk riset nasional kita yang tentu bisa jawab kebutuhan dari industri keuangan syariah namun pada saat yang sama juga merupakan jawaban dari isu-isu yang sifatnya adalah pembangunan nasional," tandas dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya