Liputan6.com, Jakarta - Wacana penundaan Pilkada 2020 menguat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla hingga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj turut mengusulkan penundaan pilkada serentak.
Mereka berargumen Pilkada 2020 rawan risiko penularan Covid-19. Karena itu, pemerintah diminta mempertimbangkan dengan baik usulan penundaan tersebut.
Advertisement
Namun, sebagian politikus justru tidak setuju pilkada serentak ditunda. Apalagi, sebagian besar kepala daerah akan mengakhiri jabatan pada Februari 2021.
Bagaimana pro-kontra penundaan Pilkada 2020? Bagaimana pula respons pemerintah? Simak dalam Infografis berikut:
Video Pilihan
Infografis
Advertisement