Sistem Pendidikan Indonesia Tidak Membentuk SDM Siap Kerja

Masalah utama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah belum tertatanya sistem pendidikan.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Sep 2020, 19:21 WIB
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, masalah utama pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah belum tertatanya sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia tidak disiapkan untuk kebutuhan dunia kerja.

"Saya rasa masalah SDM ini ada di sistem pendidikan yang tidak menyiapkan SDM siap kerja," kata Kartika dalam launching BRILSP secara daring di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Pria yang akrab disapa Tiko ini sistem pendidikan di Indonesia tidak dirancang untuk membuat SDM yang adaptif. Para murid disiapkan dengan pengetahuan secara teknik dan dasar-dasar saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

"Mereka kuat secara teknologi dasar, tapi masuk perusahaan itu yang muncul aspek manajerial dan kepemimpinan yang tidak diajarkan di sekolah," kata Tiko.

Hal ini lah yang membuat pegawai yang masuk perusahaan harus belajar secara mandiri tentang manajerial dan kepemimpinan. Kemampuan ini tidak diajarkan secara resmi di sistem pendidikan Indonesia.

Padahal, ketika seseorang memasuki dunia kerja, mereka dihadapkan dengan berbagai kondisi yang dinamis. Maka kompetensi yang dimiliki tenaga kerja harus memiliki hard skill dan soft skill untuk menghadapi tantangan di masa depan yang tidak lagi mudah.

Untuk itu, setiap perusahaan kata Tiko harus sudah menyiapkan SDMagar siap menghadapi perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan program pengembangan kapasitas perusahaan.

"Nah ini in-line dengan development program, sesuai yang diharapkan dari pegawai, jadi dalam program ini spesifikasi teknis ini perlu dibangun," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com


Jokowi Ingin Sistem di 4 Negara Ini Jadi Tolak Ukur Pendidikan Indonesia

Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk menjadikan sistem pendidikan di Australia, Finlandia, Jerman, hingga Korea Selatan sebagai benchmarking atau tolak ukur.

Menurut dia, sejumlah negara sudah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan.

"Saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil melakukan adaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Kamis (4/6/2020).

"Misalnya, Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi," sambungnya.

Menurut dia, cara bekerja di masa depan akan berbeda dengan saat ini. Untuk itu, banyak negara yang mulai mengadaptasi sistem pendidikan mereka mulai di tingkat, prasekolah, dasar, menengah, vokasi, hingga perguruan tinggi.

"Pembentukan SDM (sumber daya manusia) yang unggul di masa depan tidak bisa lagi berdasarkan ilmu yang dibentuk berdasarkan tren masa lalu, tapi tren masa depan," jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, bahwa sistem pendidikan di empat negara tersebut sudah melakukan perubahan. Mulai dari, disrupsi teknologi yang berdampak pada penerapan otomatisasi, artificial intelligence (AI), big data, dan Internet of Things (IoT).


Antisipasi Perubahan Akibat Pandemi

Selain itu, Jokowi mengatakan Indonesia juga perlu mengantisipasi perubahan demografi, sosial ekonomi dari populasi, dan perubahan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Kemudian, perubahan lingkungan serta struktural yang sangat cepat akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Misalnya pembelajaran jarak jaruh, percepatan digitalisasi dan maupun less contact economy," ucapnya.

Jokowi ingin agar SDM unggul yang dibangun memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, dia menekankan bahwa pendidilan karakter diutamakan dalam pembangunan mental dan karakter bangsa. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya