Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik Indonesia dari 23,5 persen menjadi 17 persen (terhadap Produk Domestik Bruto/PDB).
Diakuinya, biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi diantara negara-negara ASEAN lainnya, misalnya dengan Malaysia yang biaya logistiknya hanya 13 persen. Oleh karenanya, gagasan hadirnya ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) diharapkan bisa menurunkan biaya logistik Indonesia.
Advertisement
"Biaya logistik kita dibanding negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, ini dianggap lebih tinggi sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia perlu terus diperbaiki kompetisinya," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/8/2020).
Sri Mulyani bilang, sistem logistik Indonesia masih kompleks dan rumit. Kendati National Single Window yang menghubungkan 16 Kementrian/Lembaga sudah pernah dirintis, namun hal itu belum cukup membuat ekosistem untuk mempermudah sistem yang rumit ini.
National Single Window lebih fokus pada koordinasi antara Kementerian/Lembaga atau antara pemerintah, namun hubungannya dengan para pelaku usaha seperti importir, eksportir dan pelaku logistik lain belum terjadi dengan baik.
"Sehingga importir dan eksportir ini mereka harus melakukan beberapa submission, antara Kementerian/Lembaga dan banyak sekali proses ruwet itu," ujarnya.
Oleh karenanya, NLE diharapkan akan membuat kinerja logistik lebih efisien dan berkontribusi dalam meningkatkan daya kompetisi ekonomi nassional serta meningkatkan transparansi untuk menjadikan daya saing Indonesia menjadi lebih sehat.
40 Persen Arus Logistik Dunia Lintasi Indonesia, Pemerintah Bisa Apa?
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) R. Agus H. Purnomo membeberkan langkah-langkah Ditjen Hubla dalam membangun konektivitas logistik jalur laut yang kompetitif dan terintegrasi.
Agus menyatakan, sekitar 90 persen angkutan kargo diangkut melalui transportasi laut. Dimana 40 persennya berlayar melewati wilayah Indonesia sehingga ke depan, Indonesia harus bisa menangkap peluang ini sebaik-baiknya.
"Pemerintah, Pak Menhub sekarang memfokuskan bagaimana konektivitas wilayah Timur dan di 3T betul-betul fokus sehingga pertumbuhan ekonomi bisa merata," ujar Agus dalam tayangan virtual, pada Senin 24 Agustus 2020.
Sesuai dengan isu strategis transportasi laut tahun 2020-2024, Kemenhub akan fokus menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung konektivitas logistik, kemudian melakukan integrasi dan pemerataan sehingga seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati aksesibiltias melalui jalur laut.
Mulai dari pelabuhan, hingga saat ini terdapat total 636 pelabuhan yang terdiri dari 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional dan 278 pelabuhan pengumpan lokal. Lalu, terdapat 1.321 rencana lokasi pelabuhan dengan 55 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan umum.
Agus menyatakan pihaknya tengah mendorong konektivitas antara pelabuhan dengan jaringan industri. Pelabuhan-pelabuhan akan diupgrade menjadi lebih besar sehingga bisa disandarkan kapal kargo yang ukurannya juga besar.
"Kita juga lakukan integrasi kawasan dengan infrastruktur. Beberapa pelabuhan didukung kawasan industri di belakangnya, kita akan bangun lagi supaya logistiknya bisa efisien," ujar Agus.
Pihaknya juga akan mendorong bangkitnya pariwisata melalui pembangunan pelabuhan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Mandalika yang didukung Pelabuhan Gili Mas, lalu di KEK Galang Batang, Bitung dan lainnya.
Advertisement
