Liputan6.com, Jakarta - Pada hari ini Pemerintah telah melakukan penerbitan empat seri Surat Utang Negara (SUN) dengan cara Private Placement kepada Bank Indonesia, dengan jumlah total nominal penerbitan sebesar Rp 84,4 triliun. Penerbitan SUN hari ini merupakan transaksi yang ketiga untuk pemenuhan sebagian pembiayaan Public Goods.
Total kebutuhan pembiayaan Public Goods adalah sebesar Rp 397,56 triliun. Dimana pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Advertisement
Adapun jenis SUN yang diterbitkan yakni Variable Rate (VR) sebanyak empat seri, diantaranya VR0042, VR0043, VR0044, dan VR0045. Tanggal jatuh tempo dari keempat seri ini secara urut mulai dari 28 September 2025, 28 September 2026, 28 September 2027, dan 28 September 2028.
Total nominal dari masing-masing seri sebesar Rp 21,1 triliun, dengan kupon tiga bulan pertama masing-masing seri sebesar 3,84002 persen.
Selanjutnya, penerbitan SUN dan/atau SBSN baik untuk Public Goods maupun Non-Public Goods dalam rangka penanggulangan COVID-19 dan PEN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Sebagai informasi, transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN, serta sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement.
Wamenkeu Pede Realisasi Dana PEN C
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara optimis realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun ini dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun. Mengingat pembiayaan berbagai program yang ada dilakukan secara berkala.
"Apakah mungkin sampai desember nanti (PEN) realisasi 100 persen? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Karena memang beberapa program itu dibayarkan secara bulanan," jelas dia dalam webinar bertajuk 'Dualisme Peran UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Nasional', Sabtu (19/9).
Menurut Suahasil sistem pembiayaan program PEN secara berkala sengaja dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah. Tujuannya untuk melindungi daya beli masyarakat selama pandemi Corona berlangsung.
"Jadi, memang kalau bikin anggaran PEN itu tidak berati bahwa sebulan pertama dilaksanakan penyaluran semua digelontorkan. Ada yang seperti PKH atau program Kartu Sembako dibayarkan tiap bulan. Supaya kelompok masyarakat penerima bantuan tersebut memang punya income atau daya beli terus sampai dengan akhir tahun," paparnya.
Kemudian, pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional juga ada yang dilakukan secara siklus. Misalnya program Kartu Prakerja, yang pembiayaan direalisasikan per batch.
"Ada juga (pembiayaan) yang masuk siklus setiap bulannya, seperti Kartu Prakerja yang dilakukan secara per batch," ujar dia.
Oleh karena itu, dia optimis realisasi anggaran PEN akan terus meningkat setiap bulannya. Seiring terpukulnya kegiatan ekonomi akibat dampak krisis pandemi Corona.
"Karena kan seperti cerita kita di awal tadi, krisisnya adala krisis kesehatan tapi berdampak ke perekonomian, penerimaan turun, revenue turun, dan kegiatan ekonomi turun. Karena itu masyarakat kekurangan income. kalau kekurangan income maka diberikan support suplemen income secara bulanan. Jadi dari realisasi 36 persen lebih saat ini, bisa Desember nanti menciptakan 100 persen (realisasi) imbuh dia.
Advertisement
