Liputan6.com, Jakarta- Presiden Emmerson Mnangagwa mengimbau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendukung diakhirnya sanksi Barat, terhadap Zimbabwe.
Di depan Majelis Umum PBB, Presiden Emmerson Mnangagwa dalam pidatonya merujuk pada pada laporan PBB baru-baru ini yang menemukan dampak negatif dari sanksi secara keseluruhan atas sanksi itu.
Advertisement
"Ini adalah pelanggaran hukum internasional dan membahayakan kapasitas Zimbabwe untuk menerapkan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termasuk pemberantasan kelaparan," jelas Presiden Emmerson Mnangagwa dalam pidatonya pada 24 September 2020, seperti dikutip dari AFP, Jumat (25/9/2020).
"Oleh karena itu, kami menyerukan kepada Majelis Umum untuk secara tegas menyatakan diri menentang sanksi ilegal sepihak ini," lanjutnya.
Zimbabwe, sejak awal periode 2000-an telah menghadapi sanksi Barat yang dijatuhkan terutama difokuskan kepada para pemimpin negara.
Para pemimpin tersebut dituduh melakukan korupsi dan salah mengurus ekonomi yang telah mengalami tingkat inflasi yang mencengangkan.
Saksikan Video Berikut Ini:
Laporan Tentang Hak Atas Pangan
Namun, dalam laporan yang diluncurkan pada November 2019 dari pelapor khusus PBB tentang hak atas pangan, Hilal Elver, mengatakan bahwa sanksi itu berkontribusi pada iklim bisnis dan investasi yang buruk.
Ia menuliskan dalam laporan tersebut, "Sanksi ekonomi ini memperburuk ketidaksetaraan yang ada dan tidak berdampak nyata pada target yang seharusnya.
Selain itu, Elver juga menemukan bahwa 60 persen warga Zimbabwe tidak aman secara pangan.
Pada tahun 2017, Presiden Emmerson Mnangagwa mengambil alih jabatan menyusul penggulingan Pemimpin Veteran, Robert Mugabe.
Mugabe, dikenal karena kecaman kerasnya terhadap Barat di forum seperti Majelis Umum PBB.
Advertisement
