Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pemberian stimulus baru untuk sektor perumahan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.
Namun, Febrio menyampaikan, stimulus baru tersebut masih sekadar usul yang belum tahu kapan dilaksanakan, apakah tahun ini atau 2021.
Advertisement
"Ada beberapa usulan, (apakah) 2020 atau tidak harus 2020, tapi 2021? Beberapa yang sedang kami lihat adalah rumah," kata Febrio dalam sesi webinar, Jumat (25/9/2020).
Menurut dia, stimulus perumahan tersebut masih belum pasti lantaran pemerintah masih menimbang apakah itu patut diberikan saat ini atau tidak.
Kendati demikian, ia menilai realisasi stimulus tersebut bersifat multiplier effect, sehingga dapat turut menarik investasi dan menyerap banyak tenaga kerja.
"Kalau rumah, menariknya adalah itu bangunan. Sektor konstruksinya, multiplier-nya besar, mempekerjakan banyak orang," ucap Febrio.
Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor perumahan juga besar dengan adanya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan (PPh) BPHTB atas rumah sederhana dan rumah sangat sederhana.
"Kami tidak mau jor-joran sembarangan. Harus hati-hati kelola keuangan, khususnya jangan sampai keseimbangan makro terganggu," ujar Febrio.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Buruh Minta Pemberian Stimulus Secara Merata Demi Tangkal Resesi
Dalam rangka Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi covid-19 agar tidak masuk jurang resesi, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan bagi sektor ekonomi.
Salah satunya stimulus untuk pekerja/buruh baik yang kena PHK, dirumahkan, dan subsidi gaji dibawah Rp 5 juta.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Hamim (24) buruh yang bekerja diperusahaan otomotif asal Karawang ini, menilai baik strategi Pemerintah dalam memberikan stimulus-stimulus untuk pekerja/buruh. Kendati begitu, tetap ada sisi minusnya dari kebijakan tersebut.
“Menurut pandangan saya, ide pemerintah memang bagus memberikan stimulus untuk mengurangi dampak pandemi ke pekerja di bawah penghasilan Rp 5 juta salah satunya. Tapi saya rasa stimulus tersebut tidak sepenuhnya di rasakan seluruh pekerja,” kata Abdul kepada Liputan6.com, Kamis (27/8/2020).
Pasalnya ia menyebut hanya pekerja yang di bawah Rp 5 juta saja yang mendapatkan stimulus, padahal dirinya yang berpenghasilan Rp 5 juta lebih juga sangat terkena dampaknya.
Ia mengaku selama masa pandemi ini produktivitas terganggu, karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami permintaan pasar yang turun terutama sektor otomotif. Alhasil banyak pekerja yang di rumahkan.
Lanjut Abdul, ia menyarankan agar Pemerintah memberikan stimulus ke semua sektor, agar daya beli masyarakat meningkat lagi, juga pemberian bantuan di berikan ke semua pekerja berbagai sektor.
“Karena yang terkena dampak pandemi semua golongan. Kami hanya ingin kembali ke aktivitas seperti biasa, Saya sendiri sudah 4 bulan belum bekerja karena pandemi ini,” ungkapnya.
Terkait Indonesia yang berada diambang resesi, Abdul memahami kondisi Perekonomian Indonesia saat ini masih diselimuti oleh ketidakpastian.
Oleh karena itu, dirinya sebagai pekerja meminta agar Pemerintah lebih menggenjot pergerakan ekonomi dan fokus menangani pandemi covid-19 agar semuanya kembali normal.
“Saya sebagai pekerja selalu mendukung upaya dan menaati peraturan yang dibuat Pemerintah, guna meningkatkan perekonomian saat ini, dan memberikan kontribusi saya di dunia otomotif sebagai pekerja yang produktif,” pungkasnya.
Advertisement
