Bank Dunia Sebut Pandemi Covid-19 Ciptakan Kemiskinan Baru

Bank Dunia menyebutkan, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian di Kawasan Asia Timur dan Pasifik

oleh Athika Rahma diperbarui 30 Sep 2020, 11:14 WIB
Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran kali di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebanyak 1,63 juta orang dari September 2019 hingga Maret 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia menyebutkan, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian di Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Dalam Laporan Ekonomi Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang dirilis Selasa (29/9/2020), Covid-19 diprediksi akan menyebabkan kenaikan angka kemiskinan.

"Guncangan Covid-19 secara mengejutkan meningkatkan angka kemiskinan hingga 38 juta di tahun 2020," demikian dikutip dari laporan Bank Dunia, Rabu (30/9/2020).

Dalam laporan tersebut, diprediksi angka kemiskinan di kawasan ini akan naik pertama kalinya dalam 20 tahun.

"Kawasan ini dihadapkan kepada serangkaian tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya dan pemerintah menghadapi pilihan yang sulit," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa dalam pernyataannya.

Sebanyak 33 juga orang diprediksi akan tetap berada di garis kemiskinan, lalu tambahan 5 juta orang yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin akan masuk ke kelompok tersebut.

Adapun, proyeksi ini didasarkan pada pengelompokan masyarakat dengan standar pendapatan kurang dari USD 5,5 per hari atau sekitar Rp 82 ribu per hari (kurs Rp 14.925 per USD).

Bank Dunia menjelaskan, kemiskinan ini menjadi salah satu dampak dari triple shock atau "tiga guncangan" sosial ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

"Penyakit, ketidakamanan pangan, kehilangan pekerjaan dan penutupan sekolah dapat menyebabkan erosi sumber daya manusia dan kehilangan pendapatan yang berlangsung seumur hidup," kata Bank Dunia.

Untuk menekan hal itu, Bank Dunia menyarankan beberapa opsi, misalnya dengan berinvestasi pada kapasitas pengujian dan penelusuran dan memperluas cakupan perlindungan sosial yang meliputi masyarakat miskin dan sektor informal.

"Dengan dampak terbesar dirasakan oleh keluarga miskin, karena mereka memiliki lebih sedikit akses kepada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan keuangan," paparnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Gara-Gara Corona, Angka Kemiskinan di Indonesia Naik Lagi jadi 9,78 Persen

Warga beraktivitas di bantaran kali di Jakarta, Selasa (4/8/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,42 juta orang per Maret 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air. Kondisi itu menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah untuk meresponnya.

"Kalau kita lihat di Indonesia sendiri kemiskinan kita sudah meningkat yang tadinya sudah mencapai di 9,4 persen itu adalah persen ya dari sejarah Indonesia itu mungkin adalah angka kemiskinan terendah dan sekarang sudah kembali kepada situasi 9,78 persen," kata dia dalam webinar di Jakarta, Rabu (16/9).

Dia mengatakan, dalam merespon kondisi Covid-19 pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan saja. Namun juga menyangkut dengan masalah dimensi sosial ekonomi untuk hajat hidup orang banyak.

Sebab banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa akibat wabah tersebut. Sehingga menyebabkan dampak yang besar terhadap ekonomi sehari-hari. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan.

Maka respon yang selanjutnya dilakukan oleh adalah social protection atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Di mana pemerintah menganggarkan lebih dari Rp200 triliun untuk program bantuan sosial.

Sebegai informasi saja, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 2 September 2020, sebesar Rp237 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 34,09 persen dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020.

Adapun untuk perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi Rp128,05 triliun atau 62,8 persen dari pagu sebesar Rp203,91 triliun.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya