Kunjungi Minahasa Selatan, Ketua Komisi IX DPR Sosialiasi Bahaya Stunting

Felly mengatakan, saat ini BKKBN yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk secara langsung menangani stunting. Menurutnya, stunting tidak hanya terkait dengan gizi, melainkan juga lingkungan sekitar.

oleh Yoseph Ikanubun diperbarui 30 Sep 2020, 13:04 WIB
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene bersama BKKBN memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulut. (Liputan6.com/Yoseph Ikanubun)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama DPR RI gencar melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Termasuk yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulut, dengan menghadirkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene. 

Dalam kegiatan yang digelar di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Lelema, Kecamatan Tumpaan, Felly banyak membahas tentang bagaimana mempersiapkan keluarga berkualitas dan bebas stunting.

Menurutnya, anak-anak muda harus bisa merencanakan dan menyiapkan perkawinan mereka dengan baik.

"Pemerintah daerah juga kemudian harus menyiapkan administrasi, surat menikah, supaya bisa mengontrol anak muda ini,” ujarnya, Senin, 28 September 2020.

Menurutnya, hal itu dilakukan supaya ke depannya bangsa ini punya anak-anak sesuai dengan yang diharapkan dari aspek kualitas hidup. Karena sudah dimulai dengan rencana perkawinan yang berkualitas.

"Sehingga nantinya tidak melahirkan anak anak yang menjadi beban pemerintah,” ujarnya.

Felly mengatakan, saat ini BKKBN yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk secara langsung menangani stunting. Menurutnya, stunting tidak hanya terkait dengan gizi, melainkan juga lingkungan sekitar.

"Ada persoalan lingkungan, air bersih, juga asupan gizi,” tandasnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Pentingnya ASI bagi Kehidupan

Peserta kampanye cegah stunting membawa spanduk saat berjalan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (16/9). Peserta juga bakal memberikan penyuluhan tentang stunting ke masyarakat sekitar. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menurutnya, banyak ibu yang tidak mau memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara optimal. Padahal ASI itu selain memiliki nilai gizi yang tinggi untuk balita, juga untuk imun atau daya tahan balita.

“ASI itu diberikan minimal selama dua tahun. Namun kecenderungan ibu-ibu adalah memberikan makanan yang serba instan, seharusnya mengkonsumsi yang alami,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Sulut ini.

Dia mengatakan, dengan perencanaan perkawinan yang baik, maka akan melahirkan anak yang sehat dan tidak akan menjadi beban bagi orang tua dan pemerintah.

"Inilah kerja jangka panjang menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas,” pungkasnya.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya