Menkopolhukam Sebut Keributan di Papua Selalu Terjadi Jelang 1 Desember

Menurut Mahfud, di Papua memang masih ada sekelompok golongan yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 01 Okt 2020, 10:51 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyampaikan, gangguan keamanan dan ketertiban di Papua selalu terjadi jelang peringatan HUT OPM 1 Desember. Tidak terkecuali insiden pembunuhan di Intan Jaya Papua yang menewaskan dua orang TNI dan dua warga sipil yang salah satunya pendeta Yeremia Zanambani.

"Kita juga sudah punya itung-itungan bahwa setiap bulan September menyongsong 1 Desember, hari peringatan kelompok bersenjata separatis di Papua itu selalu terjadi keributan yang seperti ini, pada tahun lalu juga begitu," tutur Mahfud saat konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020).

Menurut Mahfud, di Papua memang masih ada sekelompok golongan yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Mereka bekerjasama dengan para provokator WNA maupun lewat gerakan sendiri.

"Itu kami hadapi karena semua itu melanggar hukum," jelas dia.

Mahfud menegaskan, kebersatuan Papua dengan Indonesia sudah final dan tidak ada jalan negosiasi untuk memerdekakan diri.

"PBB sudah melakukan referendum pada 1963 dan sudah disahkan oleh PBB, tidak ada penolakan dari PBB dan bahwa hasil referendum itu sah dan tidak ada jalan lagi bagi Papua bagi orang-orang tertentu di Papua untuk meminta kemerdekaan," Mahfud menandaskan.

Sebelumnya, pemerintah membentuk tim investigasi mengusut kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani yang tewas di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Tim investigasi ini nantinya akan berkerja sama dengan pihak gereja, masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk menemukan pelaku penembakan.

"Tindakan semena-mena ini tidak bisa dibiarkan, harus mendapatkan perhatian serius, dan diusut tuntas secara transparan dalam waktu yang singkat," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan persnya, Senin (28/9/2020).

Jaleswari mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga hak keadilan dari almarhum sebagai warga negara Indonesia. Siapapun pihak yang bersalah akan ditindak tegas.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Warga Sipil dan Prajurit TNI Jadi Korban

Dia mengatakan seruan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Anggota DPR RI Dapil Papua, Organisasi gereja dan masyarakat di Provinsi Papua atas kasus ini, sudah diterima dengan baik oleh pemerintah. Jaleswari mengapresiasi peran aktif dari masyarakat Papua untuk penuntasan kasus ini.

"Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sikap tenang dan bersama-sama menjaga perdamaian di tanah Papua," tegas dia.

Jaleswari juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya pendeta Yeremia Zanambani yang juga Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia. Pemerintah juga turut berduka atas gugurnya beberapa prajurit TNI serta warga sipil dalam aksi kekerasan di wilayah tersebut.

Adapun prajurit TNI yang gugur akibat aksi penembakan tersebut adalah Serka Sahlan dan Pratu Dwi Akbar Utomo. Sementara, warga sipil yang menjadi korban adalah Laode Anas, Bahdawi, dan Fatur Rahman.

"Atas kejadian tersebut, pemerintah akan lakukan pendampingan dan bantuan yang dibutuhkan kepada keluarga yang ditinggalkan," kata Jaleswari.

Sebelumnya, pada tanggal 19 September 2020, terjadi insiden penembakan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua terhadap seorang tokoh agama Pendeta Yeremia Zanambani.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya