Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Bio Farma segera memproduksi alat PCR tes dan tes rapid untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan dalam negeri.
Luhut ingin BPPT dan Bio Farma segera menyusun kebutuhan yang diperlukan untuk membuat alat PCR tes dan tes rapid tersebut.
Advertisement
"Sekarang kita lihat BPPT dan Bio Farma untuk menyusun list apa saja yang dibutuhkan dan impor produk apa saja yang kita batasi, Kata Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) daring Pengembangan Produk-produk PCR dan Tes Rapid Dalam Negeri, Jakarta, Sabtu, (3/10).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini ingin kapasitas produksi domestik bisa terserap terlebih dahulu. Pilihan melakukan impor bila produksi dalam negeri tidak mencukupi. Sehingga dia memerintahkan BUMN memberikan investasi yang cukup untuk pembuatan alat PCR tes dan rapid tes.
"Oleh karena itu nanti BUMN kita dorong untuk membantu investasi dalam bidang ini," kata Luhut.
Untuk itu dia meminta Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong industri dalam negeri memproduksi alat-alat tersebut. Luhut ingin industri yang ada di Indonesia juga masuk ke sektor farmasi.
Catatan yang diterima Luhut, Bio Farma telah mampu memproduksi 1,5 juta alat tes PCR. Kapasitas produksi ini bisa ditingkatkan tiap bulannya hingga 3,5 juta.
Namun yang terpenting kata dia, memastikan stok reagen. Luhut pun memerintahkan Bio Farma untuk meningkatkan kapasitas produksi reagen di dalam negeri.
"Reagen ini saya minta Pak Honesti (Dirut Bio Farma) untuk juga produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri masih terbatas, sekarang bagaimana kita tingkatkan kapasitas itu," katanya.
Reagen ini diperlukan untuk ekstraksi yang digunakan dalam pengecekan spesimen. Reagen berisi sejumlah senyawa kimia untuk mendeteksi SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit Covid-19.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Viral TKI Protes Gagal Berangkat karena Test PCR, Ini Penjelasan Kemenhub
Viral sebuah video yang merekam kejadian seorang perempuan yang ngamuk protes, lantaran gagal berangkat akibat ketidaksesuaian jadwal hasil swab test sebagai syarat untuk ke luar negeri.
Video yang diupload akun @jusdalle dengan durasi 2.20 detik merekam aksi protes si perempuan yang diketahui dalam video tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI). Bahkan ia sempat menantang Presiden Jokowi agar melihat kondisi masyarakat yanh susah akibat Covis-19.
"Apa kalian penjabat pada ngerti semua, selama tujuh bulan saya diam dirumah tidak pernah kemana-mana kita harus makan. Anak-anak harus makan kita tulang punggung keluarga selama tujuh bulan diam di rumah tidak pernah kemana-mana. Ayo lawan saya, sekarang suruh kesini presiden Jokowi kalau emang mau membantu rakyat," kata perempuan dalam video yang dilihat Merdeka.com, Jumat (2/10/2020).
Dalam video tersebut, ia merasa keberatan apabila tidak bisa berangkat ke tempat majikanya.
"Saya tahu, saya sudah sabar sekarang harus balik lagi ke Tasik, balik kampung berapa, ongkos mobilnya berapa. Sekarang tiket sudah mepet jam 11.00 majikan sudah nunggu di sana. Jokowi mana sini, sok turun ke sini lawan saya," kata si perempuan.
"Saya sudah sabar tujuh bulan makanan tidak ada yang ngasih. Ayo lawan TKW, TKW itu yang ngasih dana, kalian itu dibayar sama siapa, sama TKW. Saya yang susah, masih saja dipersulit," tambahnya.
Advertisement
Kata Kemenhub
Merespons kejadian ini, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto membenarkan bila kejadian tersebut terjadi di terminal tiga Bandara Soekarno Hatta.
"Terminal tiga, Soeta. Kejadiannya 30 September, untuk penerbangan Saudi Airlines. Flight number SV817 ini, karena perbedaan aturan," kata Novie saat dikonfirmasi, Jumat (2/10).
Novie menjelaskan alasan perempuan tersebut tidak bisa berangkat ke tujuannya Arab Saudi. Akibat masa berlaku swab test PCR antara Indonesia dan Arab Saudi berbeda masa berlakunya.
"Di Saudi PCR maksimal 2 hari masa berlakunya. Kalau di Indonesia 14 hari masa berlakunya. Jadi Ibu ini sudah expired kalau mau melakukan penerbangan ke Saudi," jelasnya.
Reporter: Bachtiarudin Alam
Sumber: Merdeka.com
