Liputan6.com, Jakarta Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir Sumatera Selatan (Sumsel), masih terus memantau kasus maladministrasi Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, yang ditangani oleh Ombudsman Sumsel.
Enam orang perwakilan aliansi ini juga, sudah mendatangi kantor Ombudsman Sumsel, pada hari Jumat (2/10/2020) sekitar pukul 15.00 WIB.
Baca Juga
Advertisement
Kedatangan perwakilan Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir tersebut, untuk menanyakan tentang kelanjutan kasus maladministrasi Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.
Yang mana berkaitan dengan kasus Pemecatan Dengan Tidak Terhormat (PDTH) 109 orang tenaga kesehatan (nakes), di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir Sumsel beberapa bulan lalu.
Ke enam orang mahasiswa tersebut yaitu Robi Candra, Edi Apriansyah, Robiyanto, Ivan Ilham, Lovi Andiko dan Didi Kurniawan.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Ogan ilir Ivan Ilham mengatakan, kedatangan mereka langsung diterima oleh Kepala Ombudsman Sumsel M Adrian dan jajarannya.
Mereka menanyakan, bagaimana tanggapan dari Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang dilayangkan Ombudsman Sumsel.
“Kita menanyakan itu, tapi pihak Ombudsman Sumsel menginformasikan jika surat balasan dari Bupati Ogan Ilir dirahasiakan. Tapi intinya, tidak menggubris dan membatalkan Surat Keputusan (SK) PDTH tersebut,” ucapnya, Sabtu (3/10/2020).
Ombudsman Sumsel juga akan membawa kasus maladministrasi Bupati Ogan Ilir ke Ombudsman pusat.
Namun hal ini membuat Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir kecewa, terhadap respon dari Bupati Ogan Ilir terhadap saran korektif di LAHP Ombudsman Sumsel.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :
Kondisi Nakes Ogan Ilir
“Kita kecewa untuk kedua kalinya. Ini harus dikawal terus sampai kasus selesai. Persoalan maladministrasi juga akan dipublikasi secara nasional dan ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan DPR RI,” katanya.
Selain kecewa dengan sikap Bupati Ogan Ilir, Aliansi Mahasiswa Ogan Ilir juga cukup sedih dengan kondisi para nakes yang dipecat.
Ada beberapa nakes yang menceritakan kondisinya saat ini, karena kesulitan mendaftar kerja ke tempat lain.
“Mereka sulit mendaftar kerja ke instansi lain, karena sudah di-blacklist. Mereka juga cetita jika susah untuk menafkahi hidup sehari-hari, apalagi para nakes sudah berkeluarga dan punya anak,” ungkapnya.
Advertisement
