Liputan6.com, Tokyo - Para menteri luar negeri dari empat negara Indo-Pasifik yang dikenal sebagai kelompok Quad melakukan pertemuan di Tokyo pada Selasa (6/10/2020). Kelompok itu mengharapkan Jepang akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam inisiatif regional yang disebut Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang ditujukan untuk melawan ketegasan China yang tumbuh.
Pertemuan tersebut merupakan acara langsung pertama di antara para menteri luar negeri sejak pandemi Virus Corona meluas.
Baca Juga
Advertisement
Melansir Channel News Asia, Selasa (6/10/2020), acara ini pun mempertemukan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi.
Para pejabat Jepang mengatakan, mereka akan membahas dampak pandemi Virus Corona, serta inisiatif FOIP untuk keamanan dan kerja sama ekonomi yang lebih besar, yang telah didorong Jepang dan AS untuk menyatukan negara-negara yang "berpikiran sama" dan berbagi keprihatinan tentang meningkatnya ketegasan dan pengaruh China.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Harapkan Pencapaian
Dalam perjalanannya ke Tokyo, Pompeo mengatakan, keempat negara berharap memiliki beberapa "pencapaian signifikan" pada pertemuan itu, tetapi ia tidak merinci lebih lanjut.
Pembicaraan itu dilakukan beberapa minggu sebelum pemilihan presiden AS dan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China terkait virus, perdagangan, teknologi, Hong Kong, Taiwan, dan hak asasi manusia.
Pompeo menghadiri pertemuan Quad tersebut, meskipun ia membatalkan kunjungan yang direncanakan berikutnya ke Korea Selatan dan Mongolia setelah Presiden Donald Trump dirawat di rumah sakit karena virus corona.
Pembicaraan itu menyusul meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara China dan India terkait sengketa perbatasan Himalaya. Hubungan antara Australia dan China juga memburuk dalam beberapa bulan terakhir.
Jepang, sementara itu, prihatin dengan klaim China atas Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, yang disebut Diaoyu di China, di Laut China Timur. Jepang juga menganggap meningkatnya aktivitas militer China sebagai ancaman keamanan.
Makalah kebijakan pertahanan tahunan Jepang pada bulan Juli menuduh China secara sepihak mengubah status quo di Laut China Selatan, di mana ia telah membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan manusia dan secara tegas menekan klaimnya atas hampir semua perikanan dan saluran air utama laut.
Advertisement
