Ekonomi Masih Melambat, Pemerintah Pastikan Indonesia Masuk Jurang Resesi

Pandemi Covid-19 membuat seluruh ekonomi dunia termasuk Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Okt 2020, 16:00 WIB
Pemandangan deretan gedung dan permukiman di Jakarta, Rabu (1/10/2020). Meski membaik, namun pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 masih tetap minus. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu buka-bukan mengenai kondisi perlambatan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi, menurutnya sudah terjadi pada kuartal I-2020, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi RI hanya tumbuh 2,97 persen.

"Tentang perlambatan perekonomian kita itu memang sebenarnya kalau kita lihat dari kuartal I pun sudah mulai terjadi," kata dia dalam diskusi FMB, di Jakarta, Selasa (6/10).

Padahal, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir berada di kisaran rata-rata 5 persen setiap tahunnya. Namun akibat pandemi Covid-19, seluruh ekonomi dunia termasuk Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam.

Dia menyebut ketika perekonomian bergerak di bawah tren, yang sebenarnya sudah mulai terjadi di kuartal pertama, maka Indonesia sudah masuk masa resesi. Namun pemerintah belum yakin. Karena masih menunggu kuartal II dan III berikutnya.

"Namun terbukti kuartal II semakin buruk dalam sekali, kuartal ketiga juga masih di bawah tren nah ini sekarang kita sudah yakin bahwa ini adalah yang kita sebut perlambatan atau beberapa teman menyebutnya resesi," kata dia.

Kendati begitu, hal ini bukan merupakan sesuatu persoalan besar terjadi di Indonesia. Sebab, tahun ini hampir tidak ada perekonomian di dunia yang tidak terkontraksi perekonomiannya. Bahkan pertumbuhan ekonominya tidak negatif itu hampir tidak ada, mayoritas negara-negara di seluruh dunia itu pertumbuhan ekonomi justru negatif.

"Indonesia kalau kita lihat nanti ke dengan apa yang sudah terjadi di kuartal kedua lalu perbaikan di kuartal ketiga harapannya terus nanti menguat di kuartal keempat proyeksi kita untuk 2020 ini kan tidak akan sedalam dibandingkan perekonomian perekonomian yang lain," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah membatasi atau memproyeksikan ekonomi di tahun ini berada dikisaran minus 1,7 persen sampai dengan minus 0,6 persen. Proyeksi tersebut juga tidak berbeda jauh dengan apa yang diramalkan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia.

"Dan harus kita lakukan supaya basis kita untuk tumbuh di 2021 itu cukup. Jangan sampai kita terlalu jauh terkoreksinya di 2020 sehingga 2021 kita tidak bisa pulih lebih cepat," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Belanja Pemerintah jadi Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Akhir 2020

Suasana gedung-gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jakarta, Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 minus 1,1 persen. Sementara untuk skenario terbaik, ekonomi nasional hanya tumbuh sebesar 0,2 persen.

"Prediksi kita untuk akhir tahun 2020 ekonomi -1,1 persen sampai 0,2 persen. Tadinya jadi -1,7 persen sampai -0,6 persen," ujar dia dalam acara Dialogue Kita, Jumat (2/10).

Menurut Febrio, prediksi atas pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dipengaruhi oleh jebloknya pertumbuhan ekonomi sejak kuartal I 2020. Kemudian, di kuartal II terkontraksi cukup dalam sebesar 5,32 persen.

"Karena kita berangkat dari lowbase di 2020, satu, jadi pasti ada dampaknya ke pertumbuhan kita," terang Bos BKF itu.

Lebih lanjut, dia menyebut satu-satunya sektor yang bisa tumbuh positif dan mampu menjadi bantalan ekonomi nasional hingga akhir tahun ialah pengeluaran pemerintah sendiri. Untuk itu, belanja pemerintah harus digenjot pada sisa dua kuartal tahun ini dan tahun selanjutnya.

"Jadi, memang pemerintah tetap melanjutkan kebijakan countercyclical pada 2021. Tetap juga akan dilakukan belanja pemerintah," tambahnya.

Kemudian, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap berbagi program ekonomi nasional (PEN) yang tidak berjalan. Khususnya program yang dianggap sulit untuk diimplementasikan segera.

" Seperti, KUR banyak tidak digunakan untuk pagu 2020. Harapannya dari waktu ke waktu kita terus evaluasi, apakah policy yang disiapkan ini inline dengan kebutuhan usaha dan ekonomi keseluruhan," tandasnya 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya