Liputan6.com, Semarang - Ratusan buruh dan pelajar peserta aksi demo menolak RUU Cipta Kerja, hingga saat ini masih ditahan di Markas Polrestabes Semarang. Masa yang ditahan sejak Rabu (7/10/2020), masih duduk di lorong dan halaman, masih menjalani pemeriksaan.
Mendengar kabar banyaknya demontran yang ditahan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi Mapolrestabes Semarang, menjelang tengah malam.
Kepada Ganjar, siswa yang ditahan itu dengan polosnya mengaku hanya ikut-ikutan aksi demo UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng. Ketika ditanya tuntutan demo, para siswa mengaku tak tahu.
Baca Juga
Advertisement
“Bangun tidur, di rumah sepi lihat handphone status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa. Tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa,” kata seorang siswa itu saling sahut saat ditanya Ganjar.
Ada juga yang mengaku ikut-ikutan demo karena kebetulan. "Saya habis UTS melipir ndilalah saja pak," katanya.
Ganjar juga menghampiri kelompok buruh dan mengobrol cukup lama. Mereka mengaku ikut demo karena takut tidak diberi pesangon ketika di PHK. Namun para buruh yang ditanya Ganjar mengaku belum membaca naskah RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara utuh.
"Ya saya hanya baca dari share-sharean teman," kata salah satu buruh.
Tak hanya tentang demo tolak omnibus law, Ganjar juga mengajak bicara soal kondisi ketenagakerjaan. Seorang buruh di perusahaan ekspedisi mengaku gajinya di bawah UMK. Ada juga karyawan warung kopi yang gajinya dipotong karena kondisi sulit di masa pandemi.
Simak Video Pilihan Berikut Ini:
Respons Ganjar Soal Ditahannya Siswa SMA/SMK
Ganjar juga sempat meminta nomor telpon beberapa pimpinan perusahaan tempat para buruh bekerja. Namun saat ditelpon Ganjar, nomor pimpinan perusahaan buruh itu tak merespons.
Di sela-sela ngobrol, Ganjar sempat bercanda mengajak para pendemo membersihkan area gerbang DPRD Jateng dan taman yang rusak akibat demo Rabu siang. Di luar dugaan sejumlah buruh menyambut baik ajakan itu.
"Lha piye sesuk tak ajak bersih-bersih," kata Ganjar.
"Siap pak," jawab mereka.
Ganjar mengatakan, aksi demo yang merusak sebenarnya bisa dihindari jika mau mengedepankan komunikasi. Ia terutama prihatin pada siswa SMA/SMK yang turut terlibat, padahal mereka tidak tahu substansi yang disuarakan.
“Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar, karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi, sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” ucap Ganjar.
Ganjar menjelaskan, sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan desiminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Omnibus Law tersebut.
Menurutnya, jika sejak awal hal itu dilakukan maka keributan seperti di Semarang ini tidak sampai terjadi dan siswa SMA/SMK tidak turut terlibat.
“Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya judicial review aja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-saya, saya anak SMA kan kasihan,” ucap Ganjar.
Advertisement
