Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
Massa dari elemen Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dengan membawa atribut menuju gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Mereka berencana demonstrasi di depan gedung DPR menolak pengesahan Omibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja. (merdeka.com/Imam Buhori)
