UU Cipta Kerja Bakal Datangkan Investasi hingga Rp 900 Triliun

Pemerintah membutuhkan investasi untuk mencapai target pertumbuhan hingga 5,5 persen pada 2021

oleh Pipit Ika Ramadhani diperbarui 09 Okt 2020, 10:00 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mencapai target pertumbuhan hingga 5,5 persen pada 2021, pemerintah membutuhkan investasi sekitar Rp 900 triliun yang akan direalisasikan melalui aturan baru, yakni UU Cipta Kerja.

“Target investasi minimal kita setiap tahun butuh Rp 800-900 triliun untuk mencapai pertumbuhan 4,5 persen hingga 5,5 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com, Jumat (9/10/2020).

UU Cipta Kerja ini memang digadang-gadang akan mendatangkan banjir investasi. Dimana dijelaskan pemerintah bahwa ada sejumlah prosedur perizinan usaha dan investasi yang dipangkas agar lebih efisien.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto belum bisa menyebutkan secara pasti berapa target investasi dari disahkannya UU Cipta Kerja ini. Hal tersebut lantaran hingga saat ini masih terjadi ketidakpastian akibat pandemi covid-19.

“Kita harus lihat konteksnya hari ini konteks pandemi. Jadi kalau kita bicara investasi, kita masih menunggu dari situasi demand side,” kata dia.

Airlangga menambahkan, saat ini yang menjadi kunci perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 adalah rasa aman dari masyarakat. Dimana hal tersebut dapat terjadi saat vaksin telah ditemukan. Sehingga kepercayaan masyarakat akan turut tumbuh.

“Kuncinya kembali bahwa rasa aman timbul salah satunya bagaimana vaksin bisa diperoleh dan bisa dilakukan imunisasi secara bertahap, agar masyarakat mobilitasnya bisa kembali berjalan tetapi aman dari Covid-19 nah itu prasyarat utama,” jelas Menko.

Kapasitas Meningkat


Demo UU Cipta Kerja Brutal, Kepala BKPM Yakin Investasi Aman

Sebuah mobil plat merah atau mobil dinas dibakar massa di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa menentang disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja berujung aksi anarkis merusak berbagai fasilitas umum. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, memastikan demo penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berlangsung pada hari ini tidak mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Bahkan sejuah ini, belum ada investor yang membatalaknan investasi gara-gara demonstrasi.

"Saya ingin mengatakan sampai hari ini belum ada niat investor yang membatalkan gara-gara demo atau mengganggu iklim investasi," kata dia dalam video conference di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Dirinya pun tidak mempersoalkan, jika masyarakat atau elemen buruh menyuarakan aspirasinya. Hanya saja dirinya meminta jangan sampai terjadi anarkis, apalagi kondisi Indonesia saat ini sedang susah akibat pandemi Covid-19.

"1997-1988 (saya juga ikut demo). Sempat ditahan akibat demo dan saya kali ini melihat memotret diri saya demo bagian dari instrumen. Saya pikir insya Allah kita berdoa untuk mendapatkan yang terbaik agar ini bisa selesai," tandas dia.

Seperti diketahui, usai DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang banyak terjadi penolakan. Bahkan puncaknya hari ini seluruh elemen buruh, masyarakat, mahasiswa melancarkan demonstrasi besar-besaran dengan turun ke jalan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya