Liputan6.com, Jakarta - Senior Public Sector Management Specialist Bank Dunia, Erwin Ariadharma mengatakan, wabah pandemi Covid-19 telah membuat Pemerintah Indonesia mau bertransformasi secara digital dengan kekuatan penuh. Padahal sebelumnya, ia menyampaikan, Pemerintah RI kerap sulit untuk diajak mengadakan pertemuan online.
"Dulu mohon maaf, kami sudah banyak sekali mengajak mereka untuk melakukan meeting secara online. Tapi mereka lebih senang untuk ada physical secara tatap muka," kata Erwin dalam sesi webinar, Jumat (9/10/2020).
Advertisement
"Tapi enggak apa-apa. Sekarang mereka malah antusias, dan mereka sudah melewati batas waktu normal jam kerja. Saya lihat mereka opportunities untuk mempercepat terjadinya transformasi digital di pemerintah," tambah dia.
Erwin pun senang dengan sikap pemerintah yang kini banyak berfokus untuk membenahi teknologi online. Secara pribadi, ia turut memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih banyak berinvestasi pada infrastruktur digital.
"Untuk mengecek bisa terkoneksi dengan pusat ketersediaan obat dan sebagainya. Anak-anak juga jangan sampai ke pohon, ke bukit untuk cari sinyal. (Itu) untuk mendukung kita kerja dari rumah, mereka (anak sekolah) bisa belajar di luar sekolah," ungkap dia.
Beberapa saran diberikannya guna menghadapi situasi pasca pandemi. Menurut dia, pemerintah ke depan bisa lebih mengandalkan teknologi untuk dapat bekerja lebih efektif.
"To next step-nya, usulan dari saya secara pribadi, ke depan jadi tidak harus setiap hari ke kantor. Kedua juga, setelah ini, kalau kita bisa meeting secara online, bapak/ibu sudah bisa mulai memperkenalkan diri menggunakan collaboration tool untuk bisa saling bekerjasama. Jadi bisa update secara tepat dan cepat secara kolaborasi," imbuhnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Transformasi Digital Jadi Cara Tutup Celah Korupsi PNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap, transformasi digital bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi di kalangan Aparat Sipil Negara (ASMN) atau Pegawai Sipil Negara PNS.
Transformasi digital melalui pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu poin penting untuk menutup peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) PNS.
Menurut dia, digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjamin terwujudnya transparansi, memotong alur birokrasi yang panjang, sehingga terwujud kecepatan dalam berbagai pelayanan.
"Inilah yang ingin kita bangun, baik itu percepatan pengambilan keputusan dan melayani masyarakat untuk bisa menutup peluang-peluang terjadinya main mata. Ini proses yang terus kami coba dalam memperpendek jalur birokrasi dan membangun e-government yang menjadi salah satu upaya penting untuk menutup berbagai peluang korupsi yang ada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).
Namun, Tjahjo mengatakan, transformasi digital saja tidak cukup dalam mempersempit celah korupsi. Berbagai macam infrastruktur yang dibangun perlu diimbangi dengan pembangunan SDM Aparatur yang mumpuni.
"Pembangunan SDM Aparatur harus melalui proses pengembangan kapasitas dan kompetensi, serta harus mengarah pada transformasi budaya yang lebih terbuka, dinamis, berdaya saing tinggi tapi tetap memegang teguh nilai luhur dan kejujuran dalam bekerja," tuturnya.
Terkait dengan aksi pencegahan korupsi di instansi pemerintah, Tjahjo menyampaikan, Kementerian PANRB melakukan berbagai upaya melalui kebijakan terkait penyederhanaan birokrasi dan efisiensi anggaran melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
Advertisement
