Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan aksi pengrusakan yang dilakukan massa di area Gedung Negara Grahadi pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Ia menuturkan, dalam proses demokrasi semua aspirasi secara terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan. Namun, hindari pengrusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk hindari anarkisme.
"Yang terjadi kemarin, Kamis 8 Oktober 2020 semoga tidak terjadi lagi di lain waktu, mengingat fasilitas umum yang dirusak ini dibangun dengan uang rakyat," ujar dia, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).
Baca Juga
Advertisement
Ia menyayangkan anak kecil dan pelajar yang ikut serta dalam aksi pengrusakan tersebut. Khofifah yakin anak-anak tersebut tidak paham dan tidak tahu apa itu UU Cipta Kerja hingga detil per pasal yang dipersoalkan.
"Kalau tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, unek-unek dan tuntutan saya yakin aksi pengrusakan itu tidak akan terjadi,” ia menambahkan.
Khofifah Indar Parawansa mempercayakan kepada Polda Jatim untuk mengusut melalui proses penegakan hukum secara tuntas dari dalang, provokator hingga pelaku dibalik aksi anarkisme di depan Gedung Negara Grahadi. Apalagi aksi tersebut dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Khofifah menerima perwakilan buruh/pekerja dan melakukan dialog dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI ) A Fauzi, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jazuli, dan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Achmad Soim.
"Aspirasi mereka yang meminta Gubernur untuk berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo langsung saya penuhi. Hari ini surat dikirim melalui Mendagri," kata dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Pemprov Jatim Fasilitasi Buruh Bertemu dengan Menkopolhukam
Khofifah mengatakan, isi surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Pemprov Jawa Timur meneruskan aspirasi serikat buruh dan serikat pekerja untuk mengajukan permohonan penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law yang telah memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.
Selain itu, lanjut Khofifah, sesuai aspirasi mereka, Pemprov Jatim juga akan memfasilitasi Perwakilan buruh untuk berangkat ke Jakarta guna beraudiensi dan dialog langsung dengan Menkopolhukam Mahfud MD dalam waktu dekat.
"Mereka minta untuk beraudiensi dan dialog dengan Pak Menkopolhukam Mahfud. MD, kami akan fasilitasi transportasi mereka ke Jakarta dan telah mengkomunikasikan ke Pak Mahfud untuk menerima perwakilan buruh/pekerja asal Jatim awal minggu depan. Alhamdulillah sudah terjadwal," ujar dia.
Advertisement
