KPU Sultra Ancam Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan dengan Sanksi Pidana

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan jika pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2020 ada yang melanggar protokol kesehatan di tahapan kampanye bisa dikenakan saksi pidana.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan sanksi pidana ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemberantasan Penyakit Menular dan UU tentang Kekarantinaan.

"Pelanggaran kampanye itu bisa kena pidana, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, artinya pihak kepolisian bisa melakukan penegakan hukum," kata Natsir, di Kendari, Jumat, 9 Oktober 2020.

Namun Natsir menjelaskan, jika ada paslon yang melanggar prtokol kesehatan saat kampanye, maka terlebih dahulu akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu. Kemudian jika masih tidak diindahkan bisa berupa penghentian dan pembubaran kampanye, tetapi jika semua terus dilakukan dan tidak diindahkan, maka paslon bakal mendapat sanksi pidana.

Natsir memaparkan beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam tahapan kampanye, yakni rapat umum, konser musik, gerak jalan santai dan kegiatan lainnya yang bersifat mengumpulkan massa dengan jumlah yang banyak.

"Jadi prinsipnya, saya kira pasangan calon yang melakukan kampanye terhadap yang dilarang itu jangan coba-coba untuk diabaikan karena itu memiliki konsekuensi pelanggaran administrasi maupun berpotensi pelanggaran pidana dan itu pasti ada konsekuensi hukumnya yang akan didapatkan," tegas Ojo seperi dikutip dari Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini: