Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) untuk meningkatkan peranan dalam membangkitkan ekonomi Indonesia.
Menurut dia, hal ini perlu dilakukan, sebagai upaya menghadapi kelesuan ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Advertisement
“Fokus perhatian dipilih HPN sudah tepat, melakukan pendampingan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta menggerakkan potensi pengusaha milenial dan start-up business berbasis ekonomi digital,” kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya di Hari Lahir Ke-9 HPN, Sabtu (10/10/2020).
Ma'ruf menuturkan, sebagai Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU), dan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dia merasa sangat gembira dengan HPN yang terus mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus baru pembangunan ekonomi di Indonesia.
Sebab, pembangunan ekonomi saat ini ditentukan oleh kualitas dan progresivitas para asosiasi pengusaha memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan bisnis dan produk dan layanan masyarakat.
“Hal ini menyerap tenaga kerja, dan memberikan kontribusi penghasilan negara untuk membiayai pembangunan baik dari pajak ataupun non pajak,” pandang Ma'ruf.
Ma'ruf percaya, ekonomi Indonesia akan kuat dan memiliki daya saing jika ditopang oleh dua pilar utama. Pilar pertama, gerakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua, gerakan filantropi berupa optimasi potensi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai dana sosial Islam (Islamic Social Fund).
“Hal itu adalah pintu gerbang bagi terwujudnya keadilan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia," Ma'ruf Amin menandasi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Wapres: Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia baru 8,9 Persen
Wakil Presiden Maruf Amin memberikan sambutan dalam acara Perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Bersama Layanan Syariah LinkAja.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional Indonesia baru mencapai 8,93 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen.
"Indeks ini mencerminkan bahwa kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. Dengan indeks inklusi yang masih rendah memberikan kita peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah, khususnya menggunakan basis tekonologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal," ujarnya, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang secara khusus bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Tugas dan fungsi KNKS sebelumnya telah diperluas untuk tidak hanya berfokus dalam peningkatan aset keuangan Syariah tetapi juga dapat mendorong sektor riil utamanya Industri Halal. Kita bercita-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal dunia.
Maruf mengatakan, dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, perlu dilakukan penguatan usaha-usaha Syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital. Masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kehadiran uang elektronik yang sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.
"Saya harapkan layanan Syariah LinkAja dapat meghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal. Di tengah pandemi saat ini, Layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman," paparnya.
Advertisement
