Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Jawa Barat menggelar program edukasi keuangan bertajuk Sekoper Cinta, atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita.
Program ini diinisiasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mencegah masyarakat, terutama kaum perempuan, terjerat atau meminjam kepada rentenir.
Advertisement
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Sekoper Cinta merupakan wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya, dapat mewujudkan kemandirian ekonomi tanpa terjerat oleh pinjemana rentenir yang banyak menyasar ke wilayah pedesaan.
"Harapan kita adalah Jawa Barat mau bebas dari rentenir. Karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OJK, BI dan industri keuangan menyediakan kemudahan untuk mengakses bantuan atau pinjaman tapi tentu tidak mencekik seperti rentenir," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).
Sejak diluncurkan pada Oktober 2018, program Sekoper Cinta telah menelurkan 2.700 lulusan yang berasal dari 100 desa di 27 kabupaten/kota di Jabar.
Selain Sekoper Cinta, OJK dan Pemprov Jawa Barat juga berkolaborasi dalam program lain yang diharapkan bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Hal ini juga sekaligus memperingati bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan.
Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan mengatakan, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merintis program business matching, dimana terdapat perusahaan sebagai off taker yang menjamin pembelian produk yang diproduksi secara massal oleh masyarakat pedesaan dan difasilitasi pembiayaannya oleh perbankan di Jawa Barat, terutama di bidang ketahanan pangan.
"Hal ini akan terus diduplikasi guna peningkatan ekonomi Jawa Barat. Berbagai inisiatif lainnya juga akan dijalankan untuk mendukung program Pemerintah Jawa Barat yaitu program Desa Juara," jelas Triana.
Jenis business matchingnya juga beragam, mulai dari di Klaster Peternakan Domba Garut, dengan nilai pembiayaan Rp 1 miliar kepada 20 kelompok peternak domba, lalu Klaster Perkebunan Tebu dengan nilai pembiayaan Rp 58,1 miliar kepada 779 rekening dan Klaster Perkebunan Mangga dengan nilai pembiayaan Rp 6,85 miliar kepada 55 rekening.
Selain itu, OJK juga mengoptimalisasi peran TPAKD melalui Optimalisasi BUMDesa dengan program antara lain melalui pembukaan agen laku pandai, penggunaan transaksi non tunai dana desa melalui internet banking corporate, kepemilikan rekening tabungan sebanyak 383 rekening dengan nominal sebesar Rp 45,1 juta, kepemilikan Asuransi Jiwa Mikro bagi Aparatur Desa sebanyak 42 Polis dan optimalisasi Gudang dan Pembiayaan Sistem Resi Gudang kepada 12 petani atau 12 resi dengan nominal Rp 852 juta serta 1 kelompok tani sebesar Rp 170 juta.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Dukungan OJK dan Industri Jasa Keuangan untuk Program KSBB UMKM DKI Jakarta
Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten (KR01 OJK) terus mendorong upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
Untuk di Provinsi DKI Jakarta, Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Dhani Gunawan Idat mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang menyasar sektor UMKM.
Dhani Gunawan Idat menjelaskan, program KSBB UMKM ini merupakan suatu program yang kreatif, inovatif dan kolaboratif dalam rangka recovery atau pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.
"Melalui program KSBB UMKM ini seluruh lapisan masyarakat baik perorangan maupun instansi dapat memberikan bantuan kepada UMKM baik dalam bentuk bantuan Sarana Prasarana, permodalan, dan pelatihan," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program KSBB UMKM, pegawai di Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Ikatan Pegawai OJK (IPOJK), beserta dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta turut memberikan dukungan dana dengan jumlah sebesar Rp 225 juta.
Dukungan untuk program KSBB UMKM ini yang diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan melalui aggregator yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Program KSBB UMKM juga menjadi bagian dari sinergi antara OJK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menghadirkan akses pembiayaan yang berbiaya rendah dan proses cepat kepada UMKM.
Melalui program KSBB ini pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan dari Fintech Peer To Peer Lending tanpa dikenakan bunga dan dengan proses yang cepat.
Advertisement
Literasi Keuangan
TPAKD sendiri dibentuk dengan tujuan meningkatkan akses dan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat dimana salah satu program yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta yaitu Pemberdayaan UMKM.
Melalui program ini pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta diberikan pelatihan dan pendampingan serta difasiltasi untuk memperoleh akses permodalan atau yang disebut sebagai Business Matching.
Dhani Gunawan Idat juga menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Program lainnya yang juga telah dan sedang dilaksanakan dalam TPAKD DKI Jakarta yaitu Gerakan Menabung Dengan Sampah, One Student One Account, Pendirian Bank Wakaf Mikro, serta Jakarta Age Friendly.
