Liputan6.com, Makassar - Celebes Research Center (CRC) merilis hasil survei pertama mereka untuk empat pasang Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 mendatang. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Santika, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, pada Senin (12/10/2020) siang.
Dari hasil survei itu, pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi unggul jauh dari tiga pesaingnya, yakni Minafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda, dan Irman Yasin Limpo-Zunnun Nurdin Halid.
Baca Juga
Advertisement
"Untuk simulasi dukungan saat ini, paslon Ramdhan Pomanto-Fatmawati mendapatkan 40,4 persen, Munafri Arifuddin-Rahman Bando 23,5 persen, Syamsu Rizal-Fadli Ananda 14,0 persen dan 6,5 persen untuk Irman Yasin Limpo -Zunnun," kata Manajer Riset CRC, Muhammad Nurhidayat, Senin (12/10/2020).
Nurhidayat menjelaskan bahwa metode yang dilakukan dalam survei itu adalah multistage random sampling. Hanya saja, lanjut dia, dalam survei kali ini CRC menggunakan sampel yang lebih banyak dari biasanya.
"Jumlah sampel sebanyak 1000 responden. Dengan metode penarikan sampel multistage random sampling dan memiliki toleransi kesalahan dugaan kurang lebih 3,0 persen pada selang kepercayaan 95%. Sampel berasal dari 15 Kecamatan yang terdistribusi secara proporsional," ucapnya.
Dari seluruh responden itu, ada 15,6 persen pemilih yang tergolong dalam swing voters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya. Selain itu ada 24,3 persen pemilih yang masih akan mengubah pilihannya jika mendapatkan calon wali kota Makassar yang lebih menjanjikan.
"Sangat besar atau cukup besar kemungkinannya berubah jika ada calon yang menawarkan visi-misi dan program yang lebih baik," Nurhidayat.
Dalam survey itu juga, Nurhidayat menyebutkan bahwa ketika warga ditanya mengenai pemberian uang atau barang sebagai usaha calon untuk memenangkan pilkada, ada 60,4 persen warga akan menolak, 28,7 persen menerima dan 10,9 persen lainnya tidak menjawab pertanyaan tersebut.
"iIni adalah angka yang cukup bagus untuk menolak money politic dimana biasanya menjelang minus dua bulan atau malah satu bulan menjelang pilkada, bisanya tingkat money politic meningkatkan 50 persen yang akan menerima," paparnya.
